INDOPOSCO.ID – Wajah utama Kementerian Haji dan Umrah harus wajah antikorupsi, wajah antirente (antimonopoli) wajah nonmanipulatif.
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak usai pelantikan 400 pejabat struktural tingkat wilayah, kota, dan kabupaten di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia mengajak, semua pejabat tidak mengkhianati harapan Presiden Prabowo Subianto dan umat. Pasalnya, menurut dia, ada sorotan tajam terhadap Kementerian haji dan Umrah.
“Ini selalu diingatkan oleh Bapak Presiden dan Pak Menteri. Jadi jawaban kita harus kinerja terbaik, bukan retorika,” ujarnya.
Ia menjelaskan kembali pesan dari Menteri Haji dan Umrah bahwasanya pemilihan masjid sebagai tempat pelantikan bukan sekadar pilihan ruang, melainkan simbol panggilan tugas.
“Pelantikan ini merupakan langkah percepatan (akselerasi) untuk memastikan struktur organisasi penyelenggaraan haji dan umrah di tingkat daerah siap bekerja dan bergerak cepat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk memberikan layanan haji 2026. Dan perubahan layanan tersebut sudah ditunggu oleh para jemaah.
“Ada pesan spiritual dari pelantikan di masjid, bahwasanya layanan kita diberikan kepada tamu-tamu Allah,” terangnya.
Diketahui, Kementerian Haji dan Umrah kembali melantik 400 pejabat struktural untuk mengisi jabatan pada instansi vertikal tingkat wilayah, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia, Jumat (28/11/2025).
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah juga telah melantik pejabat eselon I, pejabat eselon II, III, dan IV dari berbagai unit kerja, termasuk pejabat dengan latar belakang lintas kementerian dan lembaga pada Kamis (27/11/2025). (her)
