INDOPOSCO.ID – Pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat reformasi birokrasi, yakni melalui Paguyuban Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diyakini menjadi fondasi penting untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan selaras satu sama lain.
Paguyuban PANRB terdiri dari empat instansi strategis yang memegang peran vital dalam ekosistem birokrasi nasional, yakni Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Menteri PANRB Rini Widyantini, keempatnya memiliki mandat berbeda, namun jika bergerak dalam satu harmoni, reformasi birokrasi tidak hanya berjalan, tetapi melompat lebih jauh.
“Paguyuban PANRB harus menjadi contoh bahwa empat lembaga dengan mandat berbeda dapat bekerja terpadu dan saling menguatkan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini pada Rapat Koordinasi Paguyuban PAN-RB Tahun 2025 di Bandung, Kamis (20/11/2025).
Forum rakor ini sekaligus menjadi pintu masuk menuju fase awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Rini menyebutnya sebagai moment of reset, titik untuk menegaskan arah reformasi birokrasi dua dekade ke depan. Ia menekankan pentingnya konsolidasi agar seluruh instansi bergerak dalam ritme yang sama, layaknya orkestra yang dipimpin konduktor.
Jika diibaratkan sebagai orkestra, Kementerian PANRB menjadi konduktor yang menentukan arah musik, LAN menjadi sekolah musik yang menyiapkan ilmu dan kapasitas, BKN menjadi pengelola talenta para musisi, sementara ANRI menjaga partitur serta rekaman perjalanan dari setiap proses yang berjalan.
Meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan dan kebijakan membuat pemerintah perlu lebih sigap namun tetap terukur. Rini menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh lahir dari tekanan viralitas semata. “Kebijakan harus berbasis visi, rasionalitas, data atau evidence, dan kepentingan jangka panjang. Viralitas tidak boleh menjadi kompas,” tegasnya.
Rini berharap rakor kali ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret, terutama dalam persiapan anggaran 2026 yang lebih terintegrasi. Ia menekankan tiga keluaran penting: shared outcomes lintas lembaga, pemetaan ekspektasi resiprokal, serta instrumen kolaborasi operasional seperti SOP bersama, forum tematik, PMO lintas instansi, hingga dashboard kinerja paguyuban.
“Saya berharap rakor ini menjadi titik penguatan. Dari koordinasi menjadi orkestrasi, dari rencana menjadi implementasi, dari egosystem menjadi ecosystem,” tutup Rini.
Dalam pengembangan kompetensi ASN, Kepala LAN, Muhammad Taufiq memaparkan future leader program, sebuah pendidikan kepemimpinan berbasis kolaborasi dengan BUMN, konsultan, dan perusahaan swasta internasional. Program ini dirancang untuk menyiapkan talenta milenial sebagai pemimpin masa depan melalui pendekatan multi exit dan multi entry.
Dari sisi manajemen ASN, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh membawa semangat melindungi, memudahkan, dan membahagiakan dalam setiap kebijakan. Ia menegaskan bahwa regulasi kini diarahkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, ANRI menegaskan peran krusial kearsipan bagi keberlanjutan reformasi birokrasi. Kepala ANRI, Mego Pinandito menyampaikan bahwa ketertiban arsip, termasuk arsip digital, adalah prasyarat untuk pelayanan publik yang baik serta bahan analisis yang menopang perumusan kebijakan strategis.
Sebagai penjaga jejak administrasi negara, ANRI memastikan agar setiap langkah reformasi tercatat rapi, sehingga perjalanan birokrasi tidak kehilangan arah. “Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang baik kalau arsipnya tidak tertib? Jika tidak ada arsip digital, kita akan mundur,” ujar Mego.
Dengan kolaborasi yang semakin solid, Paguyuban PANRB diharapkan bukan hanya menjadi motor perubahan birokrasi hari ini, tetapi pondasi bagi pelayanan publik yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. (her)
