INDOPOSCO.ID – Desakan dari kalangan pengamat kebijakan publik agar jajaran direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dievaluasi pasca serangkaian insiden kecelakaan lalu lintas mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Provinsi DKI Jakarta.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoiruddin menegaskan dukungannya terhadap langkah evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan transportasi milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.
“Iya, saya mendukung langkah evaluasi, dan kita akan evaluasi bersama,” ujar Khoiruddin kepada INDOPOSCO, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan diserahkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono, selaku pemegang saham utama di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Hasil dari evaluasi nanti akan kita laporkan kepada Pak Gubernur selaku pemegang saham. Jadi prosesnya tetap selektif dan transparan,” tegas Khoiruddin.
Senada dengan Khoiruddin, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, juga menegaskan bahwa proses evaluasi tidak hanya menyasar jajaran direksi utama, melainkan juga anak perusahaan di bawah Transjakarta Group.
Menurut August, langkah evaluasi ini akan dilakukan secara komprehensif melalui rapat kerja khusus yang tengah disiapkan DPRD.
“Kita tidak hanya membahas soal kecelakaan, tapi juga menyeluruh. Anak perusahaannya juga akan kita evaluasi—mulai dari sisi pelayanan, efisiensi, sampai pendapatan non-fare box atau di luar tiket,” kata dia.
August menambahkan, DPRD sudah berulang kali mengingatkan manajemen Transjakarta agar tetap fokus pada tujuan utama penyelenggaraan transportasi publik, yakni memberikan pelayanan aman, nyaman, dan terjangkau bagi warga Jakarta.
“Transjakarta memang agresif dalam pengembangan bisnis, tapi jangan sampai meninggalkan tujuan utamanya sebagai layanan publik,” katanya.
Lebih lanjut, August memastikan bahwa rapat evaluasi Transjakarta akan segera dilaksanakan setelah pembahasan APBD selesai.
“Setelah pembahasan APBD, kami siap memanggil manajemen Transjakarta untuk mendalami semua aspek kinerjanya,” tandasnya.
Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi tata kelola transportasi publik Jakarta yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga.
“Proses evaluasi tidak bertujuan untuk mencari kesalahan personal, melainkan memastikan BUMD strategis seperti Transjakarta tetap berjalan sesuai prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas,” pungkasnya. (fer)
