INDOPOSCO.ID – DPRD Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh warga ibukota.
Di tengah dinamika pertumbuhan penduduk dan tantangan urbanisasi, Jakarta menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas Utama.
Karena itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah provinsi berusaha menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban warga.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bersinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan.
Sinergi dimaksud untuk memperluas jangkauan bazar pangan murah. Melalui gerakan pangan murah, dapat menjadi instrumen pengendalian inflasi di Jakarta.
Kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan terjangkau sangat penting. “Ke depannya, Dinas KPKP dan BUMD bersinergi untuk membuat gerakan pangan murah atau bazar pangan murah di masyarakat,” ujar Nova.
Nova menegaskan, Pemprov DKI Jakarta memastikan ketersediaan stok pangan pokok tetap aman. Terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga momentum natal dan tahun baru (Nataru).
Terutama stok komoditas penting seperti beras, daging, gula, dan minyak terus dipantau agar distribusinya berjalan lancar.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok menjelaskan, kebutuhan beras harian untuk Jakarta mencapai 2.600 ton.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog, Food Station, Pasar Induk Beras Cipinang, distributor, pasar atau pedagang, pasar modern terkait ketersediaan pangan.
“Jadi memang boleh dikatakan cukup untuk beras,” tukas dia.
Berbagai langkah strategis ditempuh, mulai dari penguatan rantai pasok pangan, pengendalian harga komoditas, hingga kerja sama dengan daerah penyangga untuk menjamin kontinuitas suplai bahan makanan pokok.
Melalui kolaborasi dengan BUMD pangan, petani, dan pelaku usaha distribusi, menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan adaptif. (adv)
