INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Tak sekadar soal pemberian makanan bergizi, program ini diharapkan mampu membentuk ekosistem pangan yang solid, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut MBG akan menjadi motor penggerak terbentuknya rantai pangan nasional yang ideal, dari petani, koperasi, hingga dapur penyaji.
“MBG ini akan semakin baik, kalau nanti menyerapnya dari Koperasi Desa Merah Putih. Bulog juga menjadi standby buyer-nya. Jadi ini dapat dibuat ekosistem yang ideal. Ekosistem pangan yang infrastrukturnya itu pemerintah yang punya,” ujar Arief dalam keterangan, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Arief, pola baru ini memungkinkan stabilisasi harga dan distribusi pangan berjalan beriringan. Ketika harga di tingkat petani anjlok, Koperasi Desa Merah Putih bisa menyerap hasil panen, dan stoknya disalurkan ke program MBG.
“Misal kalau harga jatuh di petani, berarti Kopdes Merah Putih yang ambil. Berikutnya stok itu bisa disalurkan ke MBG. Jadi program stabilisasi pangan dan intervensi itu bisa jadi satu. Tidak terpisah-pisah,” jelasnya.
Ia menegaskan, pendekatan baru ini mengakhiri cara lama di mana rantai produksi berhenti begitu panen selesai. Kini, seluruh elemen akan tersambung dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.
Selain itu, Bapanas juga tengah mengkaji opsi penyaluran beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari MBG. Arief menjelaskan, pemerintah masih perlu memastikan mekanisme subsidi yang tepat agar tidak tumpang tindih.
“Bulog itu kan punya dua skema, yang pertama CPP (Cadangan Pangan Pemerintah), ini beras medium. Satu lagi komersial, ini premium. Keduanya bisa menjadi opsi untuk MBG,” terangnya.
Namun demikian, Arief menegaskan perlu adanya koordinasi lintas kementerian melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelum SPHP benar-benar menyalurkan berasnya ke SPPG. “Kalau subsidi pemerintah itu perlu Rakortas untuk diputuskan detailnya seperti apa dan bagaimana,” tutur Arief.
Tak hanya soal pasokan, Bapanas juga memastikan aspek keamanan pangan menjadi prioritas. Melalui jaringan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), pengawasan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan secara ketat, mulai dari sumber bahan baku hingga dapur penyajian.
“Kalau masalah pengawasan, di setiap daerah itu ada OKKPD untuk PSAT. Itu juga ada registered number-nya. Jadi sebelum diolah di dapur SPPG, tentunya ini juga dipastikan bahwa sumber-sumber bahan baku pangan itu aman untuk diolah dan dikonsumsi,” ungkapnya.
Untuk memperkuat langkah preventif, Bapanas juga menyiapkan mobil laboratorium keliling dan test kit cepat guna memastikan bahan pangan bebas dari zat berbahaya.
“Misalnya mobil laboratorium itu kita maksudkan untuk mencontohkan kepada setiap pemerintah daerah, bisa menggunakan test kit dalam waktu singkat, untuk mengetahui ini pestisidanya kebanyakan atau tidak. Ini ada boraksnya atau tidak. Sehingga ini jadi langkah preventif kita,” tambahnya.
Dengan fondasi ekosistem yang kokoh dan pengawasan yang ketat, program MBG diharapkan tak sekadar memberi makan, tetapi juga membangun kemandirian pangan nasional. (her)
