INDOPOSCO.ID – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si, menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), baik dari kalangan internal maupun eksternal.
Hal itu disampaikan menyusul maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah.
Menurutnya, pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut secara statistik kasus keracunan hanya 0,00017 persen tidak layak dijadikan pembenaran
Saya kira kok tidak tepat ya. Ini ‘kan soal nyawa, lalu direduksi hanya menjadi angka. Itu jelas tidak proporsional,” kata Prof. Evi kepada wartawan, Sabtu (4/10/2025).
Dia menjelaskan, kerangka kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebih bersifat top-down.
Artinya, keputusan politik lebih mendahului kajian teknokratis.
“Kebijakan ini langsung di-roll out secara nasional tanpa model uji coba. Akibatnya, ketika masalah muncul, solusinya hanya dibungkus dengan angka statistik,” ujarnya.
Prof. Evi menilai, program sebesar ini mestinya melalui tahapan matang dan bertahap. Pemerintah seharusnya menyiapkan mekanisme akuntabilitas kebijakan agar tidak terkesan terburu-buru.
“Kita perlu semacam policy sandbox. Jadi kebijakan itu diujicobakan lebih dulu secara terbatas. Misalnya, dicoba di Jawa, luar Jawa, kawasan rural dan urban,” jelasnya.
“Dari situ baru terlihat gambaran masalah dan penyempurnaan,” imbuhnya.
Prof. Evi menekankan, kegagalan merancang kebijakan dengan tahapan yang baik akan berisiko pada keselamatan publik.
“Makanan itu soal hidup-mati. Tidak bisa diperlakukan seperti angka statistik belaka,” pungkasnya. (fer)
