INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Ternate yang membuka peluang bagi koperasi desa/kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih untuk memanfaatkan aset kantor milik pemerintah sebagai fasilitas operasional koperasi.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah mengungkapkan kegembiraannya akan sinergi ini karena inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Ternate ini menjadi semangat yang patut diapresiasi dan terus dijaga.
“Jadi kita sambut baik semangat dan upaya pemerintah Kota Ternate ini yang memberikan kemudahan-kemudahan (untuk koperasi) sebagaimana yang sudah kita rencanakan dan kita upayakan di Kementerian,” ujar Farida dalam kunjungannya ke Koperasi Kelurahan Merah Putih Makassar Timur Kota Ternate Tengah, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, langkah pemerintah kota untuk meminjamkan aset kota sebagai ruang transaksi koperasi merupakan bentuk dukungan konkret terhadap agenda pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi.
“Ini adalah aset kota Ternate, ini bentuk dukungan dari pemerintah kota untuk meminjamkan, menyewakan aset kota menjadi tempat transaksi koperasi kelurahan Merah Putih yang ada di sini,” kata Farida.
Dia sekaligus mendorong agar upaya ini diteruskan dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi agar proses operasionalnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Yang kedua, teruskan tingkatkan skill terkait dengan skill bisnis agar kita bisa melaksanakan operasionalisasi tersebut dengan maksimal. Kita berharap semua bergandeng tangan, semua bersemangat untuk menyambut gerakan koperasi ini,” tambah Farida.
Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong pemanfaatan aset pemerintah yang tidak digunakan sebagai fasilitas bagi Kopdes/Kel Merah Putih.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga sempat menyatakan bahwa banyak aset pemerintah pusat maupun daerah yang terbengkalai sehingga hal ini dapat dialih fungsikan menjadi kantor operasional kopdes/kel.
Dengan memanfaatkan aset yang ada, beban investasi awal koperasi tidak terlalu berat dan memungkinkan alokasi dana diarahkan ke pengembangan unit usaha dan pelatihan pengurus. Hal ini sangat penting agar koperasi tidak terjebak dalam persoalan biaya tinggi di tahap awal. (srv)
