INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan perlunya sikap tegas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melarang total penggunaan Ultra Processed Food (UPF) atau makanan ultra-proses dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyayangkan kebijakan BGN yang justru masih membuka ruang penggunaan produk olahan industri, asalkan berasal dari UMKM atau produk lokal.
“Saya sebenarnya sempat bersemangat ketika mendengar BGN akan melarang Ultra Processed Food untuk disajikan kepada anak-anak,” ujar Charles dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BPOM, dan Kepala BGN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Namun, kata Charles, semangat itu pupus setelah terbit surat edaran dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN yang justru mengizinkan penggunaan produk seperti biskuit, roti, sosis, nugget, dan olahan daging, asalkan diutamakan dari pelaku usaha lokal atau UMKM.
“Maksud saya begini, Bapak Ibu di BGN paham enggak sih Ultra Processed Food itu apa? Ini bukan melarang UPF, tapi malah menyaratkan agar UPF-nya dibeli dari UMKM,” kritiknya tajam.
Menurut Charles, kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan gizi anak bangsa. Ia menekankan bahwa tujuan utama program MBG adalah memperbaiki kualitas nutrisi anak, bukan mengganti sumber UPF dengan label “produk lokal”.
“Yang kita inginkan jelas: tidak lagi menggunakan makanan ultra-proses dalam menu untuk anak-anak kita,” tegasnya.
Charles meminta BGN menyampaikan komitmen tertulis untuk menghapus total UPF dari menu MBG, mengingat kandungan tinggi gula, garam, dan lemak pada produk semacam itu justru bertentangan dengan semangat perbaikan gizi nasional.
“Saya minta ada komitmen nyata dari BGN. Apakah BGN siap memastikan Ultra Processed Food hilang dari piring anak-anak kita?” pungkasnya. (dil)
