INDOPOSCO.ID – Rangkaian kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah menimbulkan keprihatinan mendalam.
Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menilai tragedi tersebut bukan hanya kegagalan operasional, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem perlindungan konsumen, khususnya anak-anak, dalam program sosial berskala nasional.
Ketua FKBI, Tulus Abadi, menegaskan bahwa kerentanan anak kerap terabaikan ketika berhadapan dengan produk maupun layanan publik.
“Anak-anak sebagai konsumen rentan tidak mendapatkan perlindungan atas hak dasar keamanan, informasi, dan kompensasi. Selain itu, tidak ada skema ganti rugi atau dukungan psikososial bagi korban dan keluarga mereka,” ujar Tulus kepada INDOPOSCO melalui gawai, Selasa (30/9/2025).
Tulus pun menyampaikan lima poin penting yang harus segera dilakukan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Pertama, audit publik dan publikasi vendor MBG. FKBI, lanjut Tulus, meminta agar seluruh penyedia makanan MBG diaudit secara independen dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka.
“Kedua, skema ganti rugi dan pemulihan korban. Dalam hal ini pemerintah wajib menyediakan kompensasi medis, psikologis, dan hukum bagi siswa terdampak dan keluarganya,” tegasnya.
Ketiga, yakni reformasi tata kelola program MBG. Tulus menegaskan bahwa pihaknya mendorong agar pemerintah melibatkan komunitas sekolah, organisasi orang tua, dan lembaga perlindungan anak dalam pengawasan partisipatif.
“Keempat, terapkan sistem pelaporan berbasis komunitas dan early warning system (mekanisme peringatan dini) untuk deteksi dini dan respons cepat,” tuturnya.
“Dan yang terakhir adalah penyusunan SOP (Prosedur Operasional Standar) terbuka dan partisipatif evaluasi model distribusi. Dalam hal ini, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi desentralisasi penyediaan makanan melalui kantin sekolah atau pemberian dana langsung kepada orang tua,” tambahnya.
Menurut Tulus, langkah-langkah tersebut mutlak diperlukan agar tragedi serupa tidak berulang. Program sebesar MBG tidak boleh mengorbankan keselamatan anak-anak bagsa. Mereka berhak mendapat jaminan keamanan sekaligus perlindungan penuh dari negara. (her)
