INDOPOSCO.ID – Pemerintah kembali menegaskan peran vital Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai tameng utama menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi tercatat menembus Rp218 triliun, atau sekitar 43,7 persen dari pagu.
“Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan angka tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, beban subsidi ini dipicu oleh tiga faktor utama, yakni naik-turunnya harga minyak mentah Indonesia (ICP/Indonesian Crude Price), pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya konsumsi barang bersubsidi.
Meski penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik sudah dilakukan sejak 2022, Purbaya menegaskan harga jual saat ini masih jauh dari keekonomian.
“Pemerintah tetap memberikan subsidi dan kompensasi untuk menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati harga BBM, elpiji, listrik, dan pupuk lebih murah melalui subsidi,” jelasnya.
Contohnya, harga Pertalite yang seharusnya Rp11.700 per liter, hanya dibayar Rp10.000 per liter oleh masyarakat. Selisih Rp1.700 per liter ditutup APBN. Untuk solar, jurangnya lebih dalam, masyarakat hanya merogoh Rp6.800 per liter dari harga keekonomian Rp11.950, sehingga negara menanggung Rp5.150 per liter atau 43%. Subsidi elpiji 3 kg bahkan mencapai 70 persen.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Purbaya.
Data Kemenkeu menunjukkan konsumsi barang bersubsidi memang meningkat. Hingga Agustus 2025, konsumsi BBM tumbuh 3,5 persen, elpiji 3 kg naik 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi bertambah 3,8 persen, dan pupuk melesat hingga 12,1 persen.
“Ini peningkatan terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran,” tambahnya.
Di tengah dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian, APBN kembali menunjukkan perannya bukan sekadar angka dalam lembaran negara, melainkan penopang nyata kehidupan jutaan rakyat Indonesia. (her)
