INDOPOSCO.ID – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di Amerika Serikat (AS) diharapkan menjadi titik balik penting bagi diplomasi Indonesia, setelah satu dekade absennya kepala negara di forum tertinggi dunia. Serta menandakan kembalinya Indonesia ke diplomasi multilateral.
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) dan Sekolah Tinggi Hukum Militer Hikmahanto Juwana, dampak kehadiran Presiden RI dalam forum PBB terhadap diplomasi Indonesia mengandalkan substansi dari pidato kepala negara.
“Ya, ini bergantung dari isi pidato Presiden mengingat beliau punya waktu hanya 15 menit. Tapi, kalau isi pidato menggelegar, bahkan viral di seluruh dunia maka akan sangat berdampak,” kata Hikmahanto kepada INDOPOSCO melalui gawai, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia mencontohkan, pidato monumental yang disampaikan Presiden pertama RI Soekarno pada Sidang Umum ke-15 PBB pada 30 September 1960. Pidato itu berjudul “To Build The World Anew” atau Membangun Dunia Kembali.
Sambutan di forum PBB itu dikenal sebagai salah satu pidato paling monumental dalam sejarah Indonesia dan PBB, karena Soekarno menyampaikan seruan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme serta memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi alternatif. Bahkan diakui sebagai bagian dari Warisan Memori Dunia oleh UNESCO.
“Seperti ketika Soekarno di forum yang sama menyampaikan pidato To Build a World Anew,” ujar Hikmahanto.
Prabowo inilainya secara aktif menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu global dengan terlibat dalam berbagai forum internasional seperti KTT BRICS, Sidang Majelis Umum PBB, dan pertemuan bilateral dengan negara-negara lain. Isu yang menjadi fokusnya meliputi perdamaian global dan resolusi konflik.
“Pesannya adalah Presiden sekarang punya passion yang tinggi terhadap isu luar negeri dan geopolitik,” imbuh Hikmahanto.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan, arti strategis forum tersebut bagi Indonesia tidak hanya kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, melainkan sikap Indonesia tidak berubah menyuarakan reformasi tata kelola global berkeadilan.
“Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South, yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ujar Teddy terpisah dalam laman resmi Presiden RI, Jakarta, (20/9/2025). (dan)
