INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendesak, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, dinilainya tidak berdampak baik terhadap masyarakat.
“Efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang, karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,” kata Bhima saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Seharusnya penerapan kebijakan efisiensi anggaran, harus memperhatikan fenomena-fenomena ekonomi yang mempengaruhi banyak orang.
“Efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar,” ujar Bhima.
Kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah pusat yang mengurangi dana transfer ke daerah dianggap dapat memicu kenaikan pajak daerah seperti PBB, karena daerah mencari sumber penerimaan baru untuk menutupi kekurangan anggaran dan mempertahankan program pembangunan.
Pihak Istana dan Kemendagri telah membantah adanya hubungan langsung anggapan tersebut dan menegaskan, bahwa kebijakan pajak daerah tetap menjadi kewenangan pemda.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen, dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan.
“Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan),” ucap Bhima.
Selain itu, pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara. (dan)
