INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengawasan lingkungan. Jalal menuturkan bahwa masyarakat kerap menyampaikan pengaduan mengenai pencemaran sungai, khususnya di wilayah Bekasi, sehingga pengawasan berbasis teknologi diharapkan mampu memberikan akses data secara lebih cepat dan luas.
“Siapa tahu dengan digitalisasi makin real time dan nanti jangkauannya makin luas itu, kapan pun kita bisa lihat seperti apa yang ditingkatkannya. Sehingga mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang itu kesadaran masyarakat maupun dunia usaha akan meningkat seiring dengan pengawasannya yang makin lengkap, makin canggih,” ujar Jalal saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Selain itu, Jalal juga menyoroti kesiapan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam menghadapi tantangan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Menurutnya, data internasional menunjukkan bahwa separuh bencana yang terjadi dipicu oleh perubahan iklim.
Terkait hal tersebut, Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu mempertanyakan apakah alokasi anggaran sebesar Rp 58,79 miliar telah mencerminkan kebutuhan mitigasi dalam upaya mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim di seluruh wilayah Indonesia.
“Apakah anggaran Rp 58,79 miliar ini sudah mencerminkan mitigasi untuk hal tersebut, karena kita memperkirakan kan intensi stresnya bisa jadi akan sangat meningkat, gitu ya. Jadi barangkali nanti mitigasinya bisa lebih ini lagi, angkanya ternyata harus lebih besar dari ini. Ini saya kira masih ada waktu untuk mereview kembali, gitu ya,” tandas Jalal. (dil)
