INDOPOSCO.ID – Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) angkat suara menyikapi gelombang protes yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kekerasan yang pecah di tengah aksi dinilai menimbulkan keprihatinan serius.
Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya merespons suara masyarakat dengan ruang dialog, bukan dengan pendekatan represif.
“Kami mengikuti secara dekat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional terkait tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menjawab kekhawatiran publik,” ujar Ravina dalam pernyataan resminya, dikutip pada Selasa (2/9/2025).
OHCHR mengingatkan bahwa hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara. Penegakan hukum, termasuk jika melibatkan militer, tetap wajib mengacu pada prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana standar internasional.
“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.
Selain itu, lembaga HAM PBB ini juga menuntut adanya penyelidikan yang “cepat, menyeluruh, dan transparan” terhadap semua dugaan pelanggaran HAM dalam aksi protes, terutama menyangkut penggunaan kekuatan oleh aparat.
Tak kalah penting, OHCHR menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijamin sepenuhnya. Media, kata Shamdasani, harus bisa melaporkan situasi di lapangan tanpa intimidasi ataupun pembatasan.
“Penting juga bahwa media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” tambahnya.
Dengan pesan ini, PBB secara tegas mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka jalan dialog yang konstruktif dengan rakyatnya, alih-alih membiarkan ketegangan terus bereskalasi. (her)
