INDOPOSCO.ID – Sebuah koalisi lintas masyarakat sipil resmi mengumumkan “17+8 Tuntutan Rakyat.”
Gerakan ini mendapat perhatian luas karena diwarnai kehadiran sejumlah figur publik, mulai dari Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, Andhyta F. Utami, Cheryl Marella, Abigail Limuria, hingga sederet aktivis muda lainnya.
Setelah ramai diperbincangkan di media sosial, aktor sekaligus influencer Denny Sumargo ikut angkat suara. Pria yang akrab disapa Densu itu mengaku mendapat banjir pesan dan tagar terkait tuntutan tersebut di akun Instagram pribadinya.
“Banyak sekali yang ngetag gue tentang tuntutan 17+8 (17+8 tuntutan rakyat) ini, dan semoga DPR dan Pak Presiden (Prabowo Subianto) membuka pintu untuk para perwakilan dan tokoh-tokoh dari mahasiswa, masyarakat untuk berdialog untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka,” ujar Densu dalam unggahan video di Instagram Stories-nya, dikutip pada Selasa (2/9/2025).
Ia menegaskan, kunci utama dari setiap gejolak adalah komunikasi yang sehat dan bermartabat.
“Sehingga gerbang jembatan komunikasi yang sempat putus bisa terbangun kembali demi untuk mencapai kata sepakat, beradab dan bermartabat,” lanjutnya.
Densu optimistis aspirasi rakyat akan sampai ke telinga para pengambil kebijakan.
“Saya yakin pesan ini akan sampai dan sesegera mungkin ini akan terealisasi dengan baik. Damai Indonesia,” tutup pemeran Hendro Sanusi dalam film Miracle in Cell No.7 itu.
Suara Denny Sumargo bukan hanya sekadar komentar di media sosial, melainkan sebuah seruan agar bangsa ini tidak lupa bahwa dialog adalah jalan menuju persatuan, dan persatuan adalah syarat untuk Indonesia tetap kuat.
Diketahui, gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” tercetus oleh sebuah koalisi lintas masyarakat sipil pascademonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada 28–30 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia. Koalisi ini menyodorkan desakan jangka pendek dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025. Desakan itu berisi 17 poin tuntutan yang dianggap paling mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.
Selain tuntutan jangka pendek, koalisi masyarakat sipil ini juga menyiapkan agenda jangka panjang berupa delapan tuntutan rakyat. Target penyelesaian agenda tersebut ditetapkan paling lambat pada 31 Agustus 2026. (her)
