INDOPOSCO.ID – Pemerintah Prancis mengkritik keras keputusan Amerika Serikat (AS) yang mencabut visa seorang pejabat Palestina menjelang pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB yang akan digelar bulan depan.
“Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya tidak mengalami hambatan akses bagi siapa pun,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa yang berlangsung di Kopenhagen, Denmark, Sabtu (30/8/2025).
Barrot menegaskan bahwa markas besar PBB harus bersifat netral dan tetap menjadi forum terbuka bagi semua pihak. Ia juga menyerukan bantuan kemanusiaan segera untuk Gaza, sambil mendesak Israel membuka jalur bantuan dan menghentikan rencana pembangunan permukiman baru di kawasan E1, Tepi Barat.
Permukiman E1 merupakan proyek kontroversial Israel yang dinilai mengancam kelangsungan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Dalam kesempatan yang sama, Barrot menyinggung konflik Rusia dan Ukraina. Ia menekankan pentingnya proses negosiasi yang menjamin keamanan kedua belah pihak. Barrot juga memperingatkan bahwa jika Presiden Rusia Vladimir Putin terus menolak pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, maka opsi sanksi tambahan akan menjadi agenda penting.
“Pembahasan soal sanksi Eropa akan menjadi topik utama pagi ini di Kopenhagen. Saya akan menyampaikan sejumlah inisiatif,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Barrot juga membahas isu terkait Iran. Ia menyebut bahwa negara-negara Eropa yang tergabung dalam E3 — yakni Prancis, Inggris, dan Jerman — telah mengaktifkan mekanisme snapback di Dewan Keamanan PBB.
Mekanisme ini memungkinkan diberlakukannya kembali sanksi terhadap Teheran seperti dilansir Anadolu melalui Antara.
Meski demikian, ia membuka ruang diplomasi dengan menyatakan bahwa penerapan sanksi bisa ditangguhkan jika Iran menunjukkan kepatuhan terhadap tuntutan komunitas internasional. (aro)
