INDOPOSCO.ID – Keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mendapat sorotan positif dari pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, capaian ini tidak lepas dari kerja sama erat dengan DPR RI.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, saat ia menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (P2 APBN) 2024 di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Menurut Sri Mulyani, kolaborasi konstruktif antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting bagi kredibilitas APBN. Kerja sama itu tidak hanya berlangsung di tahap pengesahan, melainkan juga sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“DPR terus menjadi partner pemerintah yang konstruktif untuk menjaga ekonomi Indonesia dan yang paling penting mengantisipasi dan merespons kondisi yang terus berubah, baik dari sisi global maupun nasional,” tegas Sri Mulyani.
Sinergi tersebut terbukti menghadirkan hasil yang menggembirakan, meski dunia masih dibayangi ketidakpastian. Ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil di angka 5,03 persen, sementara inflasi turun signifikan hingga 1,6 persen.
Kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan, dimana tingkat kemiskinan turun menjadi 8,57 persen, kemiskinan ekstrem menyentuh level 0,83 persen, dan pengangguran menurun ke 4,91 persen.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa APBN berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus motor penggerak pembangunan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian ini menjadi WTP kesembilan berturut-turut sejak 2016, menandakan tata kelola keuangan negara terus terjaga secara transparan, akuntabel, dan kredibel.
Pemerintah, lanjutnya, tetap mengedepankan fleksibilitas APBN untuk menjawab tantangan ekonomi, tanpa mengorbankan akuntabilitas.
“Rekomendasi dan masukan DPR dalam pembahasan RUU P2 APBN 2024 akan dijalankan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Menutup pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan penghargaan kepada DPR atas dukungan yang selama ini terjalin. Ia berharap sinergi yang baik tidak berhenti di 2024 saja, tetapi juga terus berlanjut dalam perjalanan APBN tahun-tahun berikutnya.
“Pemerintah berharap sinergi yang baik ini terus dijaga, khususnya dalam mengawal APBN 2025 yang saat ini sedang berjalan, serta penyusunan APBN 2026 yang saat ini masih berproses, sehingga APBN tetap menjadi instrumen andalan bangsa Indonesia di tengah dinamika global,” tambahnya. (her)
