INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, kenaikan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2026 bakal bermasalah. Sebab, satu sisi pemerintah fokus pengembangan SDM melalui pendidikan, namun sisi lain anggarannya dialihkan ke MBG.
“Nah, iya itu problematis. Bisa hambat pengembangan kualitas pendidikan,” kata Bhima kepada INDPOSCO melalui gawai, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dari alokasi tersebut, porsi program MBG paling besar.
Terdapat tiga sektor yang menjadi fokus alokasi dari keseluruhan anggaran pendidikan. Pertama, sekolah dan kampus sebesar Rp 150,1 triliun. Kedua, tenaga pendidikan sebesar Rp 178,7 triliun. Ketiga, siswa serta mahasiswa sebesar Rp 401,5 triliun.
Program MBG masuk dalam sektor siswa dan mahasiswa. Pada sektor tersebut, salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu memperoleh porsi Rp 335 triliun yang akan dialokasikan untuk 82,9 juta penerima manfaat serta 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kondisi itu dinilainya berisiko menciptakan distorsi di anggaran pendidikan, faktanya masih banyak masalah terjadi di sekolah tingkat dasar hingga menengah. Mulai fasilitas, tenaga pengajar hingga pembelajaran di kelas.
“Padahal pekerjaan rumah (PR) sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar,” kritik Bhima.
Kenaikan anggaran MBG terjadi di tengah kebijakan efisiensi. Hal tersebut semakin menambah keprihatinan dari banyak pihak. “Artinya beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru,” imbuh Bhima.(dan)
