INDOPOSCO – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengkritik langkah pemerintah menaikkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp335 triliun di 2026.
Seharusnya program tersebut dilakukan pembenahan karena banyak keluhan di lapangan.
“MBG sebaiknya dievaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan,” kata Bhima melalui gawai di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Belum lagi gizi dari penerima manfaat program tersebut belum sepenuhnya merata. Serta keprihatinan potensi terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” ujar Bhima.
MBG juga dinilainya berisiko menciptakan distorsi di anggaran pendidikan, padahal pekerjaan rumah (PR) sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.
Kenaikan anggaran MBG terjadi di tengah kebijakan efisiensi, artinya beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bakal fokus digunakan mendanai program-program prioritas nasional. Salah satunya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggarannya mencapai Rp335 triliun.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto lainnya antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
“MBG (anggaran MBG 2026) saja naik Rp 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ucap Sri Mulyani terpisah baru-baru ini di Jakarta. (dan)
