INDOPOSCO.ID – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Ismail, melontarkan kritik tajam terhadap proses penempatan sejumlah tokoh di jajaran komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
“Pola rekrutmen yang tertutup dan sarat kepentingan politik berpotensi besar mengarah pada praktik politik balas budi alias dagang sapi,”katanya dihubungi INDOPOSCO pada Selasa (5/8/2025).
“Tentunya hal ini menguatkan penilaian publik bahwa yang terjadi adalah skema politik dagang sapi. Ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan yang serius,” imbuhnya.
Legislator Kebon Sirih itu mengungkapkan, selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam proses rekrutmen komisaris BUMD.
Nama-nama yang menduduki jabatan strategis itu justru baru diketahui publik setelah muncul di pemberitaan media.
“Kami baru tahu ketika sudah diumumkan. Tidak ada proses terbuka, tidak ada pelibatan legislatif,” tandasnya.
“Padahal kami berkepentingan untuk mengawasi,” tambahnya.
Ismail menilai, lemahnya pengawasan terhadap tahapan awal rekrutmen membuka celah besar terhadap dominasi politik transaksional.
Saat ini, fungsi pengawasan DPRD baru berjalan setelah struktur direksi atau komisaris terbentuk dan mulai bekerja.
“Kami di DPRD sudah lama menyuarakan agar dilibatkan dalam proses seleksi komisaris BUMD. Itu berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap kinerja mereka selama ini,” ucapnya.
Ismail mendorong Pemprov DKI untuk membenahi tata kelola rekrutmen pejabat BUMD secara menyeluruh dan melibatkan elemen pengawasan sejak awal.
“Jangan jadikan BUMD sekadar tempat parkir politik,” pungkasnya.
Terpisah Juru Bicara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jakarta, Chico Hakim dalam keteranganya mengatakan, salah satu pendekatan utama dalam pengangkatan komisaris adalah kedekatan personal.
“Salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan. Yang kedua adalah kredibilitas,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan dilakukan bukan semata karena kedekatan pribadi, melainkan juga karena kapasitas.
“Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang (yang saya kenal). Walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu,” katanya.
Sebelumnya Legislator Fraksi PSI, Kevin Wu menekankan pentingnya mematuhi prinsip meritokrasi dalam proses rekrutmen pejabat komisaris.
“Di PP No. 54 Tahun 2017 juga jelas, yang diangkat harus punya kemampuan dan pemahaman tentang cara kerja pemerintah daerah serta dunia usaha,” ujarnya.
“Siapa pun yang duduk sebagai komisaris benar-benar mampu menghadirkan terobosan dan manfaat nyata bagi warga Jakarta,” imbuhnya.
Sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, Kevin menegaskan bahwa fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh dewan, terutama dalam forum rapat komisi bersama BUMD sebagai mitra kerja.
“Kami di DPRD akan terus mengkritisi dan mengevaluasi kinerja BUMD. Di situlah pengawasan kami berjalan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sejumlah tokoh politik disebut telah menempati posisi strategis di beberapa BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Adapun tokoh politik tersebut yakni Johan Budi (PDIP); Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan, Kreshna Putra; Sahrin Hamid (kader PAN); Sutiyoso (NasDem) Ketua Timses Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno; Lies Hartanto atau yang dikenal sebagai Cak Lontong. (fer)
