INDOPOSCO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara sepakat membentuk tim teknis untuk merumuskan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), yang akan diberlakukan penuh mulai tahun 2027. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat lintas sektor di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tim ini dibentuk untuk menampung aspirasi semua pihak dan menyusun tahapan implementasi Zero ODOL secara bertahap dan adil.
“Presiden memberi perhatian serius terhadap ODOL. DPR hadir sebagai fasilitator agar transisi kebijakan ini tidak merugikan siapapun,” kata Dasco.
Rapat turut dihadiri Menhub Dudy Purwagandhi, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta perwakilan pengemudi. Menhub menyambut baik inisiatif DPR dan menyatakan tim akan mengkaji aspek teknis seperti kapasitas kendaraan, perizinan, hingga sosialisasi ke pelaku logistik.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, yang mewakili asosiasi pengemudi logistik di tanah air menegaskan komitmen asosiasi pengemudi logistik di tanah air untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan zero ODOL pada 2027.
Ia menyatakan dukungan pengemudi terhadap Zero ODOL, asal implementasinya adil dan dibarengi edukasi serta perlindungan hukum.
“Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kami bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero (ODOL) 2027. Kami sudah sepakat zero ODOL di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya,” ujar dia.
Kemenhub mencatat, lebih dari 60 persen kendaraan barang masih ODOL pada 2024. Kerugian akibat kerusakan jalan dan kecelakaan mencapai Rp43 triliun per tahun.
Pemerintah menargetkan sistem logistik yang lebih aman dan efisien melalui Zero ODOL, yang terintegrasi dengan digitalisasi pengawasan dan perbaikan infrastruktur. Tim teknis dijadwalkan mulai bekerja akhir 2025. (dil)
