INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi C DPRD Hardiyanto Kenneth mengapresiasi pencapaian DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang tak masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Jakarta berhasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar pun bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” kata Kenneth di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (30/7/2025).
Menurut dia, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen. Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jumlah penduduk miskin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024, sedangkan di wilayah perdesaan turun 0,43 juta orang.
Namun, DKI Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Adapun tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur 3.875.880 orang, Jawa Barat 3.654.740 orang dan Jawa Tengah 3.366.690 orang.
Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth ini juga menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di ibu kota.
“Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Kent menambahkan bahwa sejumlah program prioritas Pemprov DKI seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) telah memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, sambung Kent, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah karena masih banyak warga Jakarta yang hidup dalam kondisi rentan.
Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan bisa diperkuat secara berkelanjutan.
“Kami akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya,” ujarnya.
Kent pun berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi menjaga tren positif ini dan bisa menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif serta sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.
“DPRD DKI Jakarta siap bekerja sama dan mengawal program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Jakarta harus terus menjadi kota yang ramah, adil, dan sejahtera untuk semua warganya,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.
Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan September 2024.
BPS menggunakan konsep “basic needs approach” atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2025. (dam)
10 Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak (Maret 2025)
Jawa Timur: 3.875.880 orang
Jawa Barat: 3.654.740 orang
Jawa Tengah: 3.366.690 orang
Sumatera Utara: 1.140.250 orang
Nusa Tenggara Timur: 1.088.780 orang
Sumatera Selatan: 919.600 orang
Lampung: 887.020 orang
Banten: 772.780 orang
Aceh: 704.690 orang
Sulawesi Selatan: 698.130 orang
10 Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi (Maret 2025)
Papua Pegunungan: 30,03 persen
Papua Tengah: 28,90 persen
Papua Barat: 20,66 persen
Papua Selatan: 19,71 persen
Papua: 19,16 persen
Nusa Tenggara Timur: 18,60 persen
Papua Barat Daya: 17,95 persen
Maluku: 15,38 persen
Gorontalo: 13,24 persen
Aceh: 12,33 persen.
