INDOPOSCO.ID – Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, seperti PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Adhi Karya ditenggarai memiliki utang jumbo yang jika digabung angkanya mencapai Rp184 triliun.
Beberapa perusahaan bahkan sudah digugat ke Pengadilan. Hal ini pun mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuarina yang mengaku heran mengingat banyaknya kucuran penyertaan modal negara (PMN) terhadap perusahaan plat merah itu.
“Dukungan DPR sudah sangat besar untuk pemulihan keuangan BUMN Karya, baik Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya, melalui PMN yang dikucurkan hampir setiap tahun, baik untuk Refinancing Utang dan perbaikan struktur permodalan,” kata Nevi saat dihubungi INDOPOSCO.ID, Kamis (17/7/2025).
Ia pun mengungkapkan sejumlah PMN yang telah diajukan BUMN Karya itu tiap tahunnya, terutama pasca-Covid 19.
“PMN untuk HK sangat besar dan diberikan hampir setiap tahun. HK mengajukan PMN Tahun 2020 (Rp.7,5 Triliun), Tahun 2021 (Rp.6,2 triliun), Tahun 2022 (Rp.31,3 Triliun), Tahun 2023 (Rp 28,9 Triliun), Tahun 2024 (Rp.12,5 Triliun ditambah Rp.10 Triliun), Tahun 2025 (Rp.13,86 Triliun),” ungkap Nevi.
Wijaya Karya mengajukan PMN tahun 2024 (Rp.8 Triliun), dan Tahun 2025 (Rp.2 Triliun). “Sedangkan Waskita Karya mengajukan PMN tahun 2020 (Rp.3,5 Triliun), Tahun 2021 (Rp.7 Triliun), Tahun 2022 (Rp.4,1 Triliun), Tahun 2023 (Rp.4,1 Triliun) untuk tambahan Proyek Kereta Cepat KCJB,” tambahnya.
Nevi yang merupakan ketua kelompok fraksi (Kapoksi) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi VI DPR RI ini menjelaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun tidak melihat timing yang tepat.
“Fraksi PKS pernah mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN Karya (melalui PMN) terjadi saat daya beli masyarakat lemah, tahun 2021, waktu itu masih masa pemulihan pasca-Covid. Saat itu IRR (indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi) pembangunan Tol Trans Sumatera hanya 7 persen, Trafficnya juga sangat rendah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kata Nevi, BUMN Karya mendapatkan penugasan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur strategis untuk publik, namun PSO ini dilakukan saat kondisi keuangan BUMN Karya ini sedang tidak sehat.
“Misalnya saat Waskita ditugaskan membangun Tol Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi, ketika PMN tahun 2021 diajukan, Waskita dalam kondisi keuangan sangat tidak sehat, saat itu rasio utangnya sudah 3,92 kali dibanding ekuitas, utangnya sudah mencapai Rp.64,9 Triliun dan terjadi penurunan pendapatan hingga 48,42 persen. Hal yang sama juga Wijaya Karya, sejak tahun 2023 utangnya sudah mencapai Rp.12,64 triliun,” ujarnya.
Atas dasar itu, Ia pun mempertanyakan kinerja Kementerian BUMN dalam mengatasi utang jumbo BUMN Karya.
“Ini sebenarnya pertanyaan besar bagi Menteri BUMN, sudah bertahun-tahun terjebak utang besar dan kesulitan keuangan, tapi tidak segera diurus dan diatasi,” cetusnya.
Apalagi, kata Nevi, BUMN Karya juga memiliki utang signifikan kepada subkontraktor. Salah satunya PT Adhi Karya yang utang bruto kepada subkontraktor mencapai Rp2,67 triliun hingga 30 Juni 2024 (Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Adhi Karya 30 Juni 2024 Unaudited), dan juga BUMN Karya lainnya yang memiliki utang subkontraktor cukup besar.
“Fraksi PKS menyodorkan solusi dan mendorong Pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk menyelamatkan BUMN-BUMN Karya ini, jangan dibiarkan berlarut-larut, ini sudah lebih dari 4 tahun tidak sehat keuangannya,” tegasnya.
Solusi yang dimaksud, ucap Nevi, banyak instrumen kebijakan yang bisa diambil Pemerintah khususnya Kementerian BUMN, untuk menyelesaikan masalah ini. “Pertama, melakukan restrukturisasi utang dan memberikan insentif untuk meningkatkan pendapatan BUMN Karya.
Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen BUMN Karya melalui reformasi manajemen dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ucapnya.
“Solusi ketiga, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan dan evaluasi manfaat proyek. Lalu, memberikan dukungan keuangan dan kebijakan yang tepat untuk membantu BUMN Karya meningkatkan kinerja keuangan,” sambungnya.
Disamping itu, lanjut Nevi, juga perlu audit menyeluruh terhadap proyek-proyek BUMN Karya. “Tujuan audit itu untuk mengidentifikasi bila ada kebocoran dan pemborosan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMN Karya. Optimalisasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi proyek. Serta transparansi dalam pembiayaan dan evaluasi output serta outcome dari setiap proyek penugasan pemerintah ini,” beber Nevi memungkasi. (dil)
