INDOPOSCO.ID – Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sedikitnya 1.300 pegawainya sebagai bagian dari restrukturisasi menyeluruh lembaga tersebut. Informasi ini disampaikan sejumlah media Amerika Serikat pada Jumat (11/7/2025).
Menurut laporan CNN, PHK tersebut mencakup 1.107 pegawai negeri sipil serta 246 anggota korps diplomatik asing. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk memangkas ukuran dan meningkatkan efisiensi birokrasi federal melalui perombakan struktural.
CNN menyebutkan bahwa ratusan biro dan kantor akan mengalami penghapusan atau perubahan fungsi sebagai imbas dari kebijakan baru yang resmi diberlakukan pada Jumat itu. Para pegawai yang terdampak dikabarkan menerima pemberitahuan melalui email.
Langkah PHK ini diambil saat Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, tengah melakukan perjalanan kembali ke Washington dari kunjungan resmi ke Malaysia.
Dokumen internal yang dibagikan kepada karyawan menyebutkan bahwa secara total hampir 3.000 personel diperkirakan akan meninggalkan instansi tersebut, termasuk mereka yang terkena PHK dan yang mengundurkan diri secara sukarela.
“Reorganisasi ini merupakan kelanjutan dari pengumuman Menteri Luar Negeri pada 22 April 2025, di mana fokus utama adalah penyederhanaan operasi domestik agar dapat lebih menitikberatkan pada prioritas diplomatik,” demikian isi pemberitahuan tersebut. Pengurangan jumlah pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, terutama pada unit kerja yang dinilai tumpang tindih atau tidak berkontribusi langsung terhadap misi utama diplomasi.
Konfirmasi tambahan terkait jumlah pegawai yang di-PHK juga diberikan oleh Public Broadcasting Service (PBS) yang mengutip seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, meski namanya dirahasiakan.
Rencana restrukturisasi tersebut telah disampaikan ke Kongres pada akhir Mei, dengan proyeksi pengurangan staf domestik sebesar 18 persen—angka yang lebih tinggi dari usulan awal sebesar 15 persen pada bulan April.
The New York Times juga melaporkan bahwa pemberitahuan resmi kepada para pegawai terkait PHK mulai diberikan pada Kamis (10/7), dan merupakan bagian dari inisiatif pemerintah Trump untuk menyederhanakan struktur birokrasi yang dinilai terlalu gemuk.
Michael Rigas, Wakil Menteri Luar Negeri untuk bidang manajemen dan sumber daya, dalam pernyataannya mengatakan bahwa para pegawai yang termasuk dalam daftar pengurangan tenaga kerja akan menerima informasi secara langsung, dan menyebut reorganisasi kali ini sebagai yang paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Pengurangan pegawai secara formal disebut Reduction in Force (RIF) ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk merampingkan jumlah pekerja federal. Namun demikian, langkah ini menuai kritik dan menghadapi sejumlah tuntutan hukum serta proses persidangan yang sedang berjalan seperti dilansir Antara.
Gedung Departemen Luar Negeri AS yang berlokasi di Washington, D.C. turut menjadi sorotan publik sejak pengumuman reorganisasi besar ini diberlakukan. (aro)
