INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan pembenahan secara kelembagaan maupun secara sistem, sebagai bagian menurunkan kebocoran anggaran. Itu dilakukan menyusul kasus dugaan korupsi di sektor infrastruktur terjadi pada Juni 2025.
Seperti halnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut). Proses hukum dua kasus tersebut sedang berjalan.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, salah satu upaya pembenahan yang akan dilakukan menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi pemerintah. Sebab, ICOR tinggi menunjukkan pembangunan yang mahal namun tidak efektif.
“Yang paling berarti adalah ICOR kita bisa tekan sampai di bawah 6, sesuai target besar dari Kementerian PU,” kata Dody Hanggodo di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Selain menekan kebocoran anggaran, yang harus dikerjakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur dan belanja barang yang tidak diperlukan.
“Belanja-belanja yang nantinya bisa dikerjakan oleh swasta, kita semua akan serahkan kepada swasta untuk dikerjakan,” ucap Dody.
ICOR Indonesia telah lama disorot, ekonomi berbiaya tinggi dan pembangunan mahal merupakan suatu hal sangat tidak efektif bagi APBN. ICOR merupakan indikator ekonomi makro yang sering digunakan menilai kinerja investasi di suatu negara.
“Dan itu hal yang patut kita harus perbaiki dari waktu ke waktu meningkatkan efisiensinya dan menekan kebocoran di sana-sini,” tutur Dody.
Ia menambahkan, setiap terjadi bocoran anggaran dalam proyek sektor infrastruktur maka harus ditangani. Diketahui salah satu kasus tersebut menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen.
“Karena Pak Presiden Prabowo sudah crystal clear, bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan bukan ditutupi atau dilakukan pergerakan sana-sini yang tidak efektif tapi benar-benar harus dihentikan, segera,” imbuh Dody. (dan)
