INDOPOSCO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan yang lebih adil dan merata bagi warga Jakarta.
Ketua Pansus Ranperda Pendidikan DPRD Provinsi Jakarta, M. Subki, menyebut semangat yang sama mengalir baik dari pihak Dinas Pendidikan maupun anggota Pansus yang digelar di Ruang Komisi E pada Selasa (24/6/2025).
“Komitmen yang sama, ingin menghadirkan pelayanan pendidikan yang lebih baik,” katanya kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).
Legislator Fraksi PKS itu menegaskan meski diwarnai perdebatan, khususnya soal zonasi, ketersediaan ruang kelas, dan daya tampung siswa.
“Tujuan besarnya tetap satu yakni mempermudah akses pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.
Subki mengungkapkan, pembahasan belum menyentuh pasal-pasal terkait pendanaan.
“Itu nanti masuk di pasal 34 ke atas, setelah reses,” ujarnya.
Ia menyebut jumlah pasal masih bisa bertambah atau berkurang, tergantung kebutuhan dan isu yang perlu diakomodir.
Salah satu gagasan penting dalam Ranperda ini adalah program sekolah gratis di 40 sekolah swasta yang akan menjadi pilot project.
Skemanya berupa kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan sekolah swasta yang bersedia menerima skema tersebut.
“Konsepnya MoU. Kalau sekolahnya setuju dengan standar dan hitung-hitungan biaya operasional, maka jalan. Kalau tidak, ya tidak ada kerja sama,” jelas Subki.
Ia menegaskan tidak ada paksaan bagi sekolah swasta untuk ikut program ini, apalagi bagi sekolah-sekolah kelas menengah atas yang tarifnya di atas Rp 5 juta per bulan.
“Target kita memang untuk sekolah-sekolah middle to low yang lokasinya tidak ada sekolah negeri dan masyarakatnya memang membutuhkan,” tambahnya.
Terkait potensi manipulasi data siswa, Subki memastikan Dinas Pendidikan punya mekanisme pengawasan.
“Intinya, niat pemerintah jelas, menghadirkan solusi untuk anak-anak yang belum tertampung tapi tetap harus sekolah,” kata dia.
Saat ditanya kapan 40 sekolah swasta gratis itu dibuka untuk publik, Subki menjawab diplomatis.
“Masih proses. Belum fix sebelum ada SK Gubernur. Ini masih calon, bisa saja ada yang mundur atau berubah,” pungkasnya. (fer)
