INDOPOSCO.ID – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Jupiter, buka-bukaan soal karut-marut sistem perparkiran di Kota Jakarta.
Legislator Fraksi NasDem itu menegaskan, parkir liar dan kebocoran pendapatan menjadi salah satu biang kerok semrawutnya lalu lintas Jakarta.
“Hari ini kami undang para pakar, akademisi, dan elemen masyarakat untuk minta masukan objektif. Semangatnya yakni penataan parkir demi kepentingan publik,” kata Jupiter kepada wartawan Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran sudah tak lagi relevan.
“Revisi mutlak diperlukan agar sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan warga Jakarta,” ujarnya.
Jupiter menuturkan, salah satu fokus utama adalah memerangi parkir liar dan ketidakjelasan tarif.
Faktanya, masih banyak parkir liar yang menetapkan tarif seenaknya.
“Tarif resmi Rp 3.000–5.000, tapi di lapangan bisa Rp 10.000, Rp 20.000 bahkan Rp 50.000. Valet pun tak kalah parah, ada yang sampai Rp 300 ribu,” ucap Jupiter.
Lebih miris lagi, kata dia kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)dari sektor parkir disebut sangat besar.
“Dari kalkulasi kasar, jumlah kendaraan di Jakarta lebih dari 20 juta per hari,” kata dia.
Lanjutnya, jika dikalikan tarif Rp5.000 dan rata-rata 10 jam parkir, potensi PAD bisa mencapai Rp 6 miliar per hari atau Rp 1,8 triliun dalam 10 bulan.
“Tapi yang masuk ke kas daerah? Cuma Rp 300 miliar setahun. Ini jelas ada kebocoran besar yang harus disikat,” tukasnya.
Ketua Fraksi NasDem itu menjelaskan, solusi bukan menaikkan tarif, melainkan menutup kebocoran lewat digitalisasi pembayaran.
“Parkir harus cashless, QRIS, atau sistem lain yang akuntabel dan transparan. Bukan nambah beban ke warga,” ujarnya.
Terkait wacana membentuk BUMD khusus parkir, kata dia pansus tegas menolak. Menurutnya, itu hanya jadi lahan bancakan politik.
“BUMD itu lebih banyak urusan politik ketimbang profesional. Komisaris dan direksi pasti titipan partai. Akhirnya cuma minta tambahan modal dasar (PMD) dari APBD tanpa jaminan balik modal,” sindirnya.
Ia menilai Pansus akan fokus pada revisi perda dan penertiban parkir liar. Salah satu langkahnya, mengundang operator parkir gedung, pengelola mal, hingga pengelola off-street untuk transparansi data.
“Kami akan hitung betul. Berapa kendaraan yang parkir, berapa setorannya ke pemilik gedung, dan berapa yang masuk ke kas daerah. Kebocoran harus disetop!,” pungkasnya. (fer)
