INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengaku prihatin atas potensi perubahan status Indonesia dari negara eksportir menjadi importir gas alam. Kondisi tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah sebelumnya dalam pembangunan infrastruktur, bukan karena cadangan gas menipis.
Ia mendesak kementerian terkait mendukung PT Pertamina dan PT PGN, mempercepat pembangunan jaringan penyaluran gas hingga ke konsumen akhir. Tanpa percepatan pembangunan, Indonesia bisa benar-benar menjadi negara pengimpor gas dalam jangka panjang.
Menurutnya, keterlambatan dan minimnya infrastruktur, seperti jaringan pipa gas, membuat distribusi gas tidak efisien dan mendorong ketergantungan pada impor.
“Ini ibarat kita punya ponsel, tapi tidak punya charger. Gas kita melimpah, tapi industri kesulitan akses karena tidak ada pipanya,” kata Amin di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Ia menyoroti beberapa proyek strategis seperti pipa Jawa-Sumatera, Kalimantan-Jawa, dan jaringan gas Indonesia Timur terbengkalai atau lambat dibangun. Ketergantungan pada pengangkutan LNG/CNG untuk jarak pendek dinilai tidak efisien dan mahal.
Kekurangan infrastruktur membuat Indonesia terus meningkatkan impor LNG. Data menunjukkan, impor gas naik tajam dari 3,5 juta ton (2020) menjadi 7,5 juta ton (2024). Bahkan, tahun lalu nilai impor diperkirakan mencapai USD 3,5 miliar.
Kebutuhan gas nasional mencapai 2.000–2.500 billion british thermal unit per day (BBTUD) pada 2024, dan akan terus tumbuh sekitar 3–5 persen per tahun, seiring meningkatnya kebutuhan industri, pembangkit listrik, dan sektor lainnya.
Ia mendorong prioritas alokasi gas untuk industri padat karya dan pembangkit dalam negeri, sebelum diekspor. “Lebih baik gas kita digunakan untuk menggerakkan industri dan menciptakan lapangan kerja, daripada diekspor tanpa memberi nilai tambah dalam negeri,” imbuh Amin. (dan)
