INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti masih banyaknya program pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan.
Ia menilai hal itu sebagai bentuk minimnya pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan.
“Reses adalah mekanisme formal serap aspirasi warga. Sayangnya, hasilnya sering tak masuk dalam rencana kerja perangkat daerah,” kata Alia, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, perencanaan anggaran di Jakarta masih didominasi pendekatan top-down, yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Karena itu kami mendesak Bappeda Provinsi Jakarta untuk memperkuat sistem perencanaan yang partisipatif dan responsif,” ujarnya.
Selain perencanaan, lanjut Alia, Komisi A juga menyoroti buruknya kualitas pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Reformasi layanan publik dinilai harus dijalankan lebih konsisten demi meningkatkan daya saing investasi di ibu kota.
Dalam laporan resmi kepada pimpinan dewan, Komisi A turut mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) meningkatkan pengawasan kinerja ASN.
“Evaluasi berbasis kinerja perlu ditegakkan agar produktivitas birokrasi tetap terjaga,” jelasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi A Mujiyono juga menekankan pentingnya evaluasi manfaat program, bukan hanya mengejar target penyerapan anggaran.
“Anggaran bukan cuma soal realisasi, tapi juga soal dampaknya. Kalau program tak relevan, itu pemborosan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, belanja daerah harus berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas laporan anggaran.
“Perencanaan berbasis kebutuhan riil adalah kunci agar program benar-benar menyentuh masyarakat,” pungkasnya. (fer)
