INDOPOSCO.ID – Suasana rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, dipenuhi interupsi salah satunya dari Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Interupsi itu dilontarkan lantaran sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hadir dalam forum penting tersebut.
Rapat paripurna tersebut sedianya menjadi forum penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.
Namun, absennya para pejabat eksekutif dinilai melemahkan fungsi pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Interupsi pimpinan, kami mempertanyakan ketidakhadiran para kepala SKPD dan dirut yang seharusnya hadir dalam rapat paripurna ini,” ujar Sekretaris Fraksi PKB, Yusuf dalam forum sidang Senin (16/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta, Wibi Andrino, yang memimpin jalannya sidang, merespons singkat,
“Baik, diterima interupsinya. Silakan nanti Pak Wagub menjawab,” ujarnya.
Wakil Gubernur Provinsi Jakarta, Rano Karno, menjelaskan bahwa ada agenda lain yang harus dihadiri oleh sebagian pejabat.
Ia juga menyebut bahwa ketidakhadiran pimpinan BUMD terjadi karena mereka memang tidak diundang dalam rapat tersebut.
“Ke depan akan kami perbaiki,” kata dia.
Sebagai catatan, rapat paripurna memiliki dua agenda utama.
Pertama, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda P2APBD 2024, dan kedua, jawaban dari pihak eksekutif atas pandangan yang telah disampaikan fraksi-fraksi. (fer)
