INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Elva Farhi Qolbina, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengevaluasi serius pelaksanaan proyek yang disebut-sebut jauh dari standar kualitas.
Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu, ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Hal ini, menurut Elva, bisa merugikan publik jika terus dibiarkan.
“Untungnya ketahuan. Kualitasnya sangat jauh dari harapan, dan jelas tidak sesuai spesifikasi,” kata Elva kepada INDOPOSCO.ID, Senin (16/6/2025).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta itu mendorong Pemprov agar tidak ragu mengevaluasi kinerja kontraktor.
Bahkan, jika perlu, perusahaan pelaksana masuk ke dalam daftar hitam (blacklist).
“Kalau terus-terusan kontraktor seperti ini yang dipakai, ya proyek nggak akan pernah optimal. Rugi terus Pemprov,” ujarnya.
Elva menegaskan, proyek pendidikan harus dikerjakan dengan standar tinggi, karena menyangkut masa depan siswa dan kenyamanan proses belajar-mengajar.
Lanjutnya, Komisi E berjanji akan terus mengawasi ketat proyek-proyek pendidikan dan meminta Dinas Pendidikan lebih selektif memilih rekanan.
“DPRD juga mendorong transparansi penuh agar publik bisa ikut mengawasi jalannya proyek,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, M. Thamrin mendesak Dinas Pendidikan membuka Rencana Anggaran Biaya (RAB) berkode 1.3 yang mencakup belanja modal.
“Ini anggaran publik. Jadi sudah seharusnya RAB-nya dibuka, tidak hanya jumlah besarannya saja, tapi juga rincian harga satuan dan volume pekerjaan,” kata Thamrin kepada INDOPOSCO.ID Jumat (13/6/2025).
Legislator Fraksi PKS itu menilai, transparansi bukan sekadar formalitas, tapi fondasi utama mencegah penyimpangan.
Menurutnya, rincian anggaran belanja modal seperti pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pendidikan adalah komponen paling rawan diselewengkan jika tidak diawasi.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa gedung SMP dibangun empat hingga lima lantai dengan fasilitas lift untuk menampung lonjakan siswa.
Namun, belum genap satu semester digunakan, bangunan sudah menunjukkan kerusakan serius mulai dari toilet yang tak berfungsi hingga septic tank penuh dalam dua pekan.
“Ini bukan sekadar proyek, ini menyangkut keselamatan anak-anak. Genangan air di dekat panel listrik dan lift sangat membahayakan,” tandasnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek pendidikan agar tidak menjadi ajang pemborosan APBD.
“Apalagi jika mengancam keselamatan peserta didik,” ucapnya. (fer)
