INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, M. Thamrin mendesak Dinas Pendidikan membuka Rencana Anggaran Biaya (RAB) berkode 1.3 yang mencakup belanja modal.
“Ini anggaran publik. Jadi sudah seharusnya RAB-nya dibuka, tidak hanya jumlah besarannya saja, tapi juga rincian harga satuan dan volume pekerjaan,” kata Thamrin kepada INDOPOSCO.ID Jumat (13/6/2025).
Legislator Fraksi PKS itu menilai, transparansi bukan sekadar formalitas, tapi fondasi utama mencegah penyimpangan.
Menurutnya, rincian anggaran belanja modal seperti pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pendidikan adalah komponen paling rawan diselewengkan jika tidak diawasi.
“Kami di DPRD siap fasilitasi mekanisme keterbukaan ini. Publik berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” ujarnya.
Meski begitu, Thamrin juga mengakui bahwa dalam tahapan teknis seperti lelang, beberapa data memang perlu dijaga sementara waktu.
“Tapi setelah pengadaan selesai, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi,” tegasnya.
Thamrin bahkan mendorong Dinas Pendidikan menggandeng Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jakarta (BPPBJ) dan Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk menayangkan dokumen RAB secara online atau dalam forum publik.
Langkah itu, kata dia, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi membangun kerja sama yang bersih dan akuntabel.
“Kalau semua pihak tahu dan mengerti isi RAB-nya, maka kontraktor juga akan bekerja lebih hati-hati dan masyarakat bisa mengawasi langsung,” tukasnya.
Ditanya soal dugaan penyimpangan, Thamrin menegaskan belum sampai pada kesimpulan itu.
Namun, dia mengingatkan bahwa transparansi adalah pencegahan paling sehat.
“Kami bukan menuduh, tapi kalau RAB-nya terus disimpan rapat-rapat, kecurigaan publik justru makin besar. Jadi lebih baik dibuka sejak awal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi Gerindra, Yudha Permana, mendesak Dindik membuka secara transparan RAB dengan Kode 1.3 dalam forum resmi bersama pihak kontraktor dalam Rapat dengar pendapat yang digelar Rabu (10/6/2025).
Desakan ini muncul setelah muncul dugaan bahwa kualitas proyek rehabilitasi total empat sekolah negeri di Jakarta Barat jauh dari standar, meski anggaran yang digelontorkan mencapai Rp95 milia dari APBD 2023.
“Saya minta RAB dengan kode 1.3 dibuka agar lebih transparan dan kami ingin tahu anggaran itu dibelikan apa saja, demikian ketua komisi,” katanya Kamis (12/6/2025).
Proyek dengan Nomor Kontrak 1513/Pan/01.02 tersebut mencakup Rp51 miliar untuk SDN 05 dan SMPN 292 Rp44 miliar untuk SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara
“Proyek fisik ini dilaksanakan oleh KSO Arkindo Elsadai Amytas,” ujarnya.
Yudha menyebut, keluhan warga dan pihak sekolah menunjukkan bahwa proyek ini sarat persoalan.
“Ini sekolah baru, tapi seperti bangunan usia 20 tahun. Bocor, banjir, kamar mandi rusak, lift tergenang, bahkan panel listrik sudah rusak. Ini berbahaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yudha menyoroti bahwa gedung SMP dibangun empat hingga lima lantai dengan fasilitas lift untuk menampung lonjakan siswa.
Namun, belum genap satu semester digunakan, bangunan sudah menunjukkan kerusakan serius mulai dari toilet yang tak berfungsi hingga septic tank penuh dalam dua pekan.
“Ini bukan sekadar proyek, ini menyangkut keselamatan anak-anak. Genangan air di dekat panel listrik dan lift sangat membahayakan,” tandasnya.
Yudha menekankan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek pendidikan agar tidak menjadi ajang pemborosan APBD.
“Apalagi jika mengancam keselamatan peserta didik,” ucapnya. (fer)
