INDOPOSCO.ID – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti minimnya kehadiran petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di jalur-jalur krusial, khususnya di kawasan lempar jumrah, yang menyebabkan sejumlah jemaah haji Indonesia tersasar saat pelaksanaan lempar jumrah di Mina, Makkah, Sabtu (7/6/2025) kemarin.
Cucun yang juga Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB ini menyampaikan kekhawatirannya atas kekurangan personel petugas haji di lapangan, terutama di area padat yang seharusnya dipenuhi petunjuk arah dan bantuan personel. Ia menilai kurangnya perencanaan dari pihak penyelenggara dalam menempatkan petugas pada titik-titik vital menjadi penyebab utama jemaah kebingungan.
“Petugas yang tembus ke Mina itu harusnya sudah disimulasi dari awal. Mana titik-titik krusial yang sangat penting, seperti di jalur lempar jumrah yang sekarang ini sangat padat. Jemaah kita banyak yang tidak tahu jalur. Harusnya petugas ditempatkan di titik-titik penting biar tidak nyasar, mana jemaah haji reguler, mana yang haji khusus,” ujar Cucun sebagaimana dilansir dari laman DPR RI, Minggu (8/6/2025).
Ia mengaku telah langsung menghubungi Direktur Haji Luar Negeri agar segera menambah jumlah petugas di lapangan dan memastikan mereka berada di setiap simpul keramaian untuk mengarahkan jemaah.
Dari pantauan Timwas DPR RI, pelaksanaan lempar jumrah pada Sabtu kemarin diwarnai kondisi yang cukup memprihatinkan. Selain jemaah yang tersasar dan kelelahan akibat cuaca panas ekstrem, dilaporkan pula adanya jemaah lansia yang terpaksa dibantu keluar dari jalur karena kondisi fisik yang melemah. Beberapa jemaah bahkan harus dilarikan ke pos kesehatan karena keletihan parah, dan sejumlah kasus wafat juga terjadi dalam rentang waktu puncak haji tersebut.
Cucun menegaskan pentingnya penanganan serius dari PPIH agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan bimbingan jemaah, terutama di area yang rawan dan padat, seperti lokasi jumrah.
“Kami mengimbau semua jemaah tetap mengikuti arahan dari petugas yang ada. Tapi kalau petugasnya juga minim, ini menjadi masalah besar. Kita ingin semua jemaah aman, nyaman, dan ibadahnya khusyuk tanpa tersesat atau mengalami kondisi darurat,” tutup Cucun.
Anggota Timwas Haji DPR RI Muslim Ayub juga menyesalkan buruknya pelayanan jemaah haji Indonesia di Mina, khususnya jemaah asal Aceh yang hingga Jumat malam (6/6/2025) dilaporkan belum mendapatkan tenda untuk bermalam.
Politisi Fraksi Partai NasDem dari Dapil Aceh itu menyebut kondisi ini sebagai pelaksanaan ibadah haji terburuk dalam tiga dekade terakhir.
Dari 12 kloter jemaah haji asal Aceh, disebutkan ada 7 kloter yang belum mendapatkan tempat di tenda Mina. Bahkan, sekitar 150 orang jemaah dilaporkan akan dipindahkan ke rumah sakit terdekat karena tidak mendapatkan tempat bermalam.
“Bayangkan tiga hari mereka tidak mendapatkan tempat. Kalau hanya tidak dapat tempat duduk dan tidur, itu pun sebenarnya sudah tidak layak. Tapi ini 150 orang bahkan tidak kebagian tenda,” ujar Muslim Ayub.
Menurutnya, pemindahan ke rumah sakit yang berjarak sekitar 16 kilometer dari Mina bukanlah solusi. Terlebih, banyak dari jemaah tersebut adalah lanjut usia dan tidak mungkin berjalan kaki pulang pergi untuk melaksanakan lempar jumrah.
“Di situ orang tua yang sudah umur di atas 70 tahun. Tidak mungkin mereka jalan kaki pulang balik. Ini bukan soal teknis semata, tapi soal nyawa dan keselamatan,” tegasnya.
Muslim Ayub juga mengungkapkan kekacauan dalam sistem penempatan tenda yang menurutnya berjalan tanpa koordinasi dan tidak adil antarprovinsi. Penempatan dilakukan siapa cepat dia dapat, sehingga banyak jemaah yang tidak sesuai dengan kloter atau wilayah asalnya.
“Penempatannya tidak beraturan. Jemaah Jawa Barat bisa masuk ke tenda wilayah Maluku, dan sebaliknya. Jemaah Aceh pun tersebar ke mana-mana. Ini mengacaukan logistik, layanan, dan pendampingan,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa pihak syarikat perusahaan penyedia layanan haji dari Arab Saudi telah melepaskan tanggung jawab dengan mengembalikan persoalan ini kepada PPIH Indonesia.
“Syarikat tidak bertanggung jawab. Bahkan ada yang mogok tidak mengangkut jemaah. Ini harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Muslim. (dil)
