INDOPOSCO.ID – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan resmi Kementerian Agama dengan kondisi di lapangan saat melakukan peninjauan ke Pemondokan Haji Kloter Surabaya 16 Sektor 9 di Hotel Safwat Almiead 916, Makkah.
Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir yang memimpin kunjungan tersebut mengatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan menjelang pemberangkatan jemaah ke Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Peninjauan tersebut turut diikuti politisi Fraksi Partai Golkar Aprozi Alam, Sari Yuliati, dan Zigo Rolanda.
“Setelah kita lihat langsung, masih banyak sekali kendala, padahal keberangkatan ke Armuzna tinggal besok. Apa yang disampaikan oleh Dirjen Haji dan Kementerian Agama kemarin di rapat, itu jauh dari kenyataan,” tegas Adies sebagaimana dikutip dari laman DPR RI, Rabu (4/6/2025).
Salah satu ketimpangan yang ditemukan adalah distribusi Kartu Nusuk dan sistem pengelompokan syarikah (layanan katering dan transportasi jemaah). Adies mengungkapkan bahwa di pemondokan Surabaya 16, masih terdapat puluhan jemaah yang belum menerima Kartu Nusuk, meskipun Dirjen PHU Kemenag sebelumnya menyatakan jumlahnya tinggal sedikit dan akan terselesaikan paling lambat pukul 20.00 waktu setempat.
“Katanya tinggal sedikit, faktanya hari ini masih ada lebih dari 30 kartu Nusuk yang belum dibagikan. Kami akan tagih komitmen Dirjen bahwa malam ini semua sudah harus selesai,” ujar Adies yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI ini.
Terkait sistem syarikah, Adies juga menyoroti pernyataan Kemenag yang menyebut pemondokan dan layanan syarikah sudah terintegrasi. Namun, di lapangan masih ditemukan pemisahan kelompok yang menyulitkan koordinasi pengangkutan ke Armuzna.
“Yang dikatakan sudah satu syarikah, nyatanya masih ada yang menyatakan terpisah. Ini akan sangat menyulitkan distribusi dan pemantauan jemaah,” kata Adies.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan jemaah secara konsisten mulai dari pemondokan, keberangkatan ke Armuzna, hingga kepulangan ke Tanah Air. “Kalau dari hotel harus per hotel, ya di Armuzna juga tetap per hotel. Jangan sampai dipecah-pecah, ini akan membingungkan dan melelahkan jemaah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adiea menegaskan bahwa Timwas DPR RI, akan terus melakukan evaluasi menyeluruh, mengingat masih ada lebih dari 500 kloter jemaah Indonesia yang harus dipastikan pelayanannya optimal dan setara. (dil)
