INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengemukakan, sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dibereskan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru terkait sistem perpajakan Indonesia. Salah satunya, memperbaiki data wajib pajak.
“Agar sinkron dengan data yang dimiliki Dirjen Pajak hasil tax amnesty jilid I dan II serta Automatic Exchange Information (AEOI),” kata Bhima melalui gawai, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Namun, ia meminta Dirjen Pajak yang baru tidak menjalankan tax amnesty jilid III dan memilih melakukan pengejaran kebocoran pajak di sektor sumber daya alam (SDA). Ia juga mendorong kebijakan pajak baru yang progresif menargetkan orang kaya.
“Mulai mendorong inisiatif wealth tax atau pajak kekayaan terhadap dua persen total aset bersih high nett worth individual (HNWI),” ujar Bhima.
Selain itu, Dirjen Pajak baru harus mampu menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan yang tidak tepat sasaran. Mengejar celah kebocoran pajak di sektor digital.
“Memperkuat kerjasama perpajakan dalam konteks G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),” ujar Bhima.
OECD merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi pasar. Mereka berpusat di Paris.
Penegakan hukum pidana pajak membantu mencegah tindakan seperti penipuan, penggelapan, atau manipulasi laporan pajak yang merugikan negara.
“Memberantas praktik suap dan korupsi petugas pajak. Kemudahan administrasi pembayaran dan pelaporan pajak bagi badan usaha dan perorangan,” imbuh Bhima.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang baru bakal diisi oleh Bimo Wijayanto, dia berlatar sebagai tenaga ahli utama di kedeputian Kantor Staf Presiden dan asisten deputi investasi strategis di Kemenko Maritim dan Investasi (Marves). Baru-baru ini, dia dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan. (dan)
