INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Wahyu Dewanto, menyoroti lemahnya pengawasan izin hiburan dan restoran yang disalahgunakan.
Ia menegaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus bertanggung jawab atas izin-izin yang diberikan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Seharusnya Dinas PTSP lebih ketat dalam pengawasan. Sekarang banyak izin yang hanya untuk restoran, tapi dalam praktiknya ada aktivitas lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah,” kata Wahyu Jumat (21/3/2025).
Legislator Gerindra itu mencontohkan fenomena yang terjadi di kawasan Senopati dan Gunawarman Jakarta selatan, di mana banyak restoran yang ternyata menyediakan hiburan lain di luar izin operasionalnya.
“Mungkin izinnya hanya restoran, tapi kenyataannya ada hiburan lain yang berjalan. Ini seharusnya bisa menjadi potensi pajak yang dimaksimalkan sesuai aturan,” ujarnya.
Wahyu mendesak agar pemerintah daerah tidak membiarkan celah ini terus berlangsung.
“Kalau memang ada potensi pajak yang lebih tinggi, kenapa tidak dimaksimalkan? Sekalian dicek saja izin-izin yang ada agar transparansi dan kepatuhan bisa ditegakkan,” ucapnya . (fer)
