INDOPOSCO.ID – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menuntaskan penataan Rukun Warga (RW) kumuh.
Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan penataan RW kumuh di Jakarta harus menjadi program prioritas dalam pra-Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026, terutama dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global.
“Penataan RW kumuh harus menjadi prioritas, terutama karena Jakarta sedang menuju status sebagai kota global,” ujarnya, di gedung DPRD Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Yuke mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 masih terdapat 450 RW kumuh di Jakarta.
Oleh karena itu, ia, mendorong Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta bersama BPS untuk segera memperbarui dan mengevaluasi data jumlah serta status RW kumuh di Jakarta.
“Harus didata dengan akurat, mana yang benar-benar dianggap kumuh dan bagaimana cara menatanya agar tidak lagi menjadi kawasan kumuh,” ucapnya.
Menurut Yuke, salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemprov Jakarta dalam penataan RW kumuh adalah membangun hunian vertikal atau rumah susun (Rusun) bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Kita harus memprioritaskan dan memfokuskan program ini, termasuk penataan dan pembangunan rusun yang sudah ada,” jelasnya.
Yuke menambahkan, penataan RW kumuh juga sejalan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, salah satunya merelokasi warga terdampak normalisasi Sungai Ciliwung ke rumah susun.
“Ada program dari Pak Gubernur untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Kita juga harus memikirkan solusi relokasi bagi warga yang terdampak,” pungkasnya. (fer)
