INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan tujuan strategis yang ingin dicapai terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berkinerja tinggi. Apalagi di 2025 menjadi tahun transisi antara Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan RPJMN 2025-2029.
Untuk mencapai keberhasilan tujuan strategis tersebut, menurut Rini, Kementerian PANRB telah menetapkan berbagai strategi dan target kinerja sebagai panduan dan tolok ukur pencapaian di 2025.
Ia mengungkapkan, Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi antar program.
“Kinerja Strategis Kementerian PANRB akan dicapai melalui fokus pada dua outcome utama yang didukung oleh program terkait dari setiap kedeputian melalui pendekatan shared outcome,” ujar Rini dalam keterangan, Kamis (6/3/2025).
Ia menyebut, dua shared outcome tersebut yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah. Penerapan SAKP merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar instansi selaras dengan target pembangunan nasional.
Sementara transformasi digital pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi.
“Dengan pendekatan shared outcome ini, kami mengarahkan program kerja setiap kedeputian untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, namun harus selaras untuk mendukung pencapaian dua shared outcomes tersebut,” kata Rini.
Terkait penerapan SAKP, terdapat beberapa intervensi yang akan dilakukan secara kolaboratif antar unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB dalam mendukung shared outcome. Intervensi tersebut salah satunya memastikan implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selaras dengan SAKP di seluruh instansi pemerintah.
Selain itu, masih ujar Rini, setiap unit kerja harus memastikan tersedianya pedoman manajemen proses bisnis dan penyusunan peta proses bisnis tematik. Tersedianya grand design manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional dan kebijakan sistem merit pun menjadi strategi unit kerja yang harus dilakukan dalam mendukung shared outcome SAKP.
Strategi lainnya, menurut dia, adalah mendorong dan memastikan adanya inovasi pelayanan publik tematik yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional. Dan melakukan pengukuran kinerja pelayanan publik (IPP) dan kepuasan masyarakat (SKM) yang juga akan difokuskan pada prioritas nasional.
“Setiap unit kerja Kementerian PANRB juga harus berperan dalam pendampingan penerapan arsitektur pemerintah digital tematik dan pengkoordinasian layanan administrasi pemerintahan pendukung yang terintegrasi dalam portal administrasi pemerintahan,” jelas Rini.
Untuk shared outcome kedua, lanjut Rini, yaitu penerapan Transformasi Digital Pemerintah (TDP). Dalam penerapan TDP, intervensi akan dilakukan secara kolaboratif diantara unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB, yang secara umum substansinya sama dengan yang dilakukan dalam shared outcome SAKP.
Namun setiap aspek akan lebih mengarah pada penguatan manajemen transformasi digital yang terpadu.
“Keseluruhan intervensi, baik pada SAKP maupun transformasi digital akan difokuskan pada target pembangunan nasional paling urgent yang memerlukan kontribusi Kementerian PANRB,” ujar Rini. (nas)
