INDOPOSCO.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengutuk keras keputusan Israel yang memblokir konvoi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Keputusan tersebut, menurut Mardani, merupakan bentuk lain dari genosida lanjutan Israel yang harus dihentikan oleh komunitas global.
”Israel secara licik telah memanfaatkan berakhirnya gencatan senjata tahap pertama pada Sabtu (1/3/2025) untuk memblokir semua konvoi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Ini jelas bentuk lain dari genosida Israel terhadap warga Gaza. Ini sangat kejam dan harus dikutuk. Dunia terutama PBB harus cepat bergerak menghentikan pemblokiran tersebut,” kata Mardanindalam keterangan persnya, Rabu (5/3/2025).
Dielaskan Mardani, mengeksploitasi krisis kemanusiaan di Gaza agar Hamas menerima proposal gencatan senjata tahap kedua sesuai yang diinginkan Israel adalah sangat memalukan dan melanggar HAM.
Pada sisi lain, imbuh Mardani, kendati gencatan senjata tahap pertama sejak 17 Januari lalu dapat disebut berhasil, namun itu bukan berarti penderitaan warga Gaza lantas berhenti.
Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai bahwa agenda terpenting saat ini adalah memastikan pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tidak terhambat.
”Melanjutkan gencatan senjata adalah sangat penting. Namun yang jauh lebih penting dari itu adalah memastikan akses tanpa hambatan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ini karena terkait nyawa jutaan nasib nyawa warga Gaza, termasuk bayi-bayi yang terancam oleh kematian karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi,” pungkas Anggota Komisi II DPR RI ini.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid turut mengecam keras tindakan Israel yang kembali tidak menaati perjanjian gencatan senjata dengan HAMAS (kelompok pejuang Palestina) apalagi dengan melarang masuknya segala jenis bantuan kemanusiaan termasuk makanan dan obat-obatan ke Gaza, Palestina.
Untuk itu, HNW sapaan akrabnya mengingatkan khususnya tiga negara mediator terjadinya gencatan senjata yaitu Mesir, Qatar dan Amerika Serikat untuk menyelamatkan gencatan senjata hingga tahapan terakhirnya, serta berharap agar pemerintah Indonesia bersikap dan segera mengambil prakarsa berkolaborasi bersama dunia internasional untuk memastikan gencatan senjata berlanjut dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza tetap bisa disalurkan.
“Tiga negara mediator beserta pemerintah Indonesia harusnya segera bersikap menolaknya dan mengambil langkah konkret bersama negara-negara lainnya, agar hal itu bisa dikoreksi dan genosida bisa dicegah,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (3/3/2025).
HNW mengatakan larangan atau penyetopan bantuan makanan dan obat-obatan ini merupakan salah satu rangkaian dari sikap Israel yang terus melanggar perjanjian gencatan senjata.
“Sikap arogan Israel ini hanya dapat dihentikan apabila dunia internasional (terutama dunia Arab dan negara-negara anggota OKI) bersatu sungguh-sungguh membantu terlaksananya gencatan senjata di Gaza/Palestina, dan mengambil langkah yang konkret agar AS tidak mendukung Israel yang membangkang gencatan senjata yang antara lain dimediasi oleh AS sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengatakan beberapa negara yang perlu segera didukung dan dikomunikasikan adalah negara-negara yang memiliki perbatasan langsung dengan Palestina atau Jalur Gaza.
Misalnya, Yordania, apalagi Mesir yang memiliki perbatasan langsung dengan Gaza, dimana Menteri Luar Negerinya telah resmi menyatakan bahwa tindakan Israel larang bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza merupakan wujud nyata dari pelanggaran perjanjian gencatan senjata dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
“Jadi Pemerintah Indonesia perlu menyatakan sikap penolakan secara tegas, dan bekerja sama dengan negara-negara OKI utamanya yang berbatasan langsung dengan Gaza seperti Mesir agar tidak hanya menyatakan penolakan verbal tapi mengupayakan maksimal membuka pintu perbatasan agar bantuan kemanusiaan dapat kembali masuk ke Gaza, di mana warga Gaza berpuasa di bulan Ramadan,” pungkasnya. (dil)
