INDOPOSCO.ID – Indonesia memiliki potensi produksi pangan yang besar untuk swasembada dan feeding the world. Namun, kinerja sektor pangan kurang baik akibat adanya berbagai tantangan yang ada.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Menteri KKP 2001-2004 Rokhmin Dahuri di diskusi Panen News dengan tema ‘Pangan Berdaulat, Nusantara Kuat’ di Jakarta, Kamis (27/2/2024).
Padahal, dikatakan dia, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia karena menentukan kesehatan dan kecerdasan. Dalam jangka panjang, menurut dia, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif. “Dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera,” kata Rohmin.
Karena itu, lanjut dia, sangat tepat bila Presiden RI pertama Ir. Soekarno saat berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) di Bogor pada 27 April 1952 melontarkan pernyataan profetik, bahwa ‘Urusan Pangan adalah Hidup-Matinya Sebuah Bangsa’.
“Pernyataan itu kemudian terlegitimasi oleh hasil penelitian FAO (2000) yang mengungkapkan, bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta orang akan sulit atau tidak mungkin bisa maju, makmur, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor,” katanya.
Sementara itu, masih ujar Rohmin, perubahan iklim global yang mengancam produksi pangan dunia, dan tensi geopolitik yang kian meruncing seperti perang Rusia vs Ukraina dan invasi Israel terhadap Palestina yang telah mendisrupsi rantai pasok pangan global. Sehingga semakin menempatkan urusan pangan sebagai tantangan eksistensial kemanusiaan.
Semakin banyak negara pengekspor pangan seperti Rusia, India, Kanada, dan Thailand mulai menyetop ekspor pangannya, demi mengamankan kebutuhan pangan domestiknya.
Sebagai negara bahari dan agraris tropis terbesar di dunia dengan lahan darat dan perairan yang subur, mestinya Indonesia bukan hanya dapat berswasembada pangan, tetapi juga menjadi pengekspor pangan ke seluruh dunia – feeding the world.
“Ironisnya, alih-alih berdaulat pangan, Indonesia justru memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah, semakin bergantung pada pangan impor. Dan mayoritas petani serta nelayannya masih miskin. Kita menjadi bangsa pengimpor pangan terbesar di dunia,” ungkapnya.
Ia menegaskan, setiap tahun Indonesia mengimpor sedikitnya 3 juta ton beras, 5 juta ton gula, 1,5 juta ton kedelai, 2,3 juta ton jagung, 8 juta ton gandum, 0,5 juta ton bawang putih, 1 juta ekor sapi, dan 2,8 juta ton garam. Sekitar 70 persen buah-buahan yang beredar di pasar-pasar di Nusantara berasal dari impor.
“Kerugian yang ditimbulkan akibat ketergantungan kita pada pangan impor pun bukan alang kepalang. Mulai dari penghamburan devisa, memarginalkan petani dan nelayan, memandulkan sektor pertanian, gizi buruk, rendahnya kemampuan literasi sampai dengan kedodorannya daya saing bangsa,” terangnya.
Menurut Rohmin, akar masalah pangan penyebab paradoks di bidang pangan sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Pangan sebagai sebuah sistem, pada subsistem produksi (on-farm) nya menghadapi masalah serius berupa semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya.
Ia menyebut, mayoritas petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya berskala usaha kecil dan mikro serta menjalankan usaha nya secara tradisional. Unit usahanya tidak memenuhi economy of scale, tidak menggunakan teknologi budidaya yang terbaik dan mutakhir, tidak menerapkan ISCM (Integrated Supply Chain Management System), dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Menurut Sensus Pertanian 2023, proporsi keluarga petani di Indonesia yang lahan usahanya di bawah 0,5 ha sebanyak 61 persen. Sementara di P. Jawa, proporsinya lebih parah, yakni 80 persen. Yang sangat ironis, 68 persen lahan di Indonesia dimiliki hanya oleh 1 persen penduduk terkaya (pengusaha korporasi besar) (KPA, 2020).
“Padahal, skala ekonomi usaha padi sawah, yang keuntungannya mensejahterakan petani (rata-rata diatas 480 dolar AS atau Rp 7,5 juta per bulan) adalah 1,5 hektar (IPB dan FAO, 2022). Implikasinya kemudian adalah produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sebagian besar usaha pertanian, perikanan, dan produksi pangan lainnya sangat rendah,” ujarnya.
“Tidak heran, bila sampai sekarang kebanyakan petani, peternak, dan nelayan masih terlilit derita kemiskinan. Fakta ini menjadi penyebab utama bagi generasi muda tidak menyukai dan meninggalkan pertanian. Saat ini lebih dari 65 persen petani berusia lanjut, diatas 50 tahun,” imbuhnya. (nas)
