INDOPOSCO.ID – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti wacana yang diungkapkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembentukan “Partai Super TBK” alias terbuka.
Dalam wawancara Mata Najwa, Jokowi sempat mengutarakan keinginannya untuk membentuk Partai Super TBK.
Menurut Hensa, sapaan akrabnya, pernyataan Jokowi mengenai Partai Super TBK adalah sindiran terhadap partai-partai yang sekarang cenderung dikuasai oleh elit atau bahkan hanya oleh ketua umumnya.
“Partai perorangan yang dia bilang itu, dia menunjuk ke siapa? Ya memang rata-rata partai di Indonesia sekarang partainya perorangan,” ujar Hensa dalam keterangan tertulisnya yang diterima Indoposco.id, Rabu (19/2/2025)
Ia pun menilai, sentralisasi kekuasaan dalam partai menghambat kaderisasi dan partisipasi politik yang sehat, serta menciptakan struktur hierarkis yang minim transparansi dan akuntabilitas.
“Ketika partai-partai dalam suatu negara dikuasai oleh elit atau bahkan hanya oleh ketua umum, sistem kepartaian cenderung kehilangan fungsi demokratisnya dan berubah menjadi alat oligarki politik,” tambahnya.
Hensa juga menyoroti bahwa keputusan politik seringkali lebih didasarkan pada pragmatisme dan transaksi kekuasaan daripada aspirasi rakyat atau nilai-nilai ideologis.
Menurutnya, ini akan menimbulkan kelemahan demokrasi internal partai yang juga akan berdampak pada sistem politik nasional.
“Dalam jangka panjang, dominasi elit dalam partai-partai ini memperburuk kualitas demokrasi, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik serta membuka ruang bagi praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang semakin sulit dikendalikan,” ujar Hensa.
Gagasan Partai Super Terbuka, menurut Hensa, bisa dianggap sebagai kritik strategis yang menjadi lompatan ide dalam demokrasi politik.
Wacana ini, kata Hensa, bisa menjadikan partai benar-benar dimiliki publik, bukan hanya alat segelintir elit.
“Model ini memungkinkan transparansi penuh dalam pendanaan, pengambilan keputusan yang lebih partisipatif serta akuntabilitas yang tinggi terhadap konstituen,” jelasnya.
Di sisi lain, Hensa mengingatkan bahwa peluang Jokowi untuk benar-benar membentuk partai tersebut sangat kecil.
Sebab, aturan yang ada juga tak memungkinkan Jokowi untuk membuat partai politik.
“Jadi buat apa membuat partai politik kalau tidak untuk berkuasa? Buat apa membuat partai politik bila tidak lagi bisa menjadi presiden?” tanyanya.
Hensa pun menyimpulkan bahwa pernyataan Jokowi tentang Partai Super Terbuka lebih sebagai kritik kepada sistem kepartaian di Indonesia.
Terlebih lagi, menurutnya, itu bisa dinilai sebagai kritik setelah pengalaman pribadi Jokowi dipecat dari partai politik.
“Ini emang canggihnya Pak Jokowi. Dia menyampaikan kritik sambil ketawa-ketawa dan tidak ada yang menyangka atau tidak ada yang menangkap bahwa itu adalah sebuah kritikan tentang sistem kepartaian nasional yang menurut Pak Jokowi, harusnya super terbuka,” tutup Hensa. (dil)
