INDOPOSCO.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempertanyakan, penalaran pemakaian anggaran yang bakal menopang program makan bergizi gratis (MBG) setelah pemberlakuan kebijakan anggaran kementerian dan lembaga.
“Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan,” kata Mahfud MD di Jakarta dikutip, Kamis (13/2/2025).
Mengingat sebagian masyarakat harus kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Maka itu, pemerintah perlu mengkaji dampak ketentuan tersebut.
“Karena misalnya kalau untuk ngasi makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK atau pengurangan kegiatan karena untuk keperluan MBG. Itu kan yang perlu dipikirkan,” ucap Mahfud MD.
Kemunculan kebijakan tersebut telah membuat gaduh di sektor pekerjaan tertentu. Bahkan berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti halnya dialami penyiar RRI Pro 2 Ternate, membagikan cerita pahitnya yang tidak kerja melalui akun Instagram @aiinizzaa.
Selain itu, kisah seorang jurnalis TVRI Yogyakarta bernama Adhitya Putratama diberhentikan akibat kebijakan pemangkasan anggaran. Dia membagikan momen haru ketika pamit berangkat kerja untuk kali terakhirnya kepada istri dan anaknya.
Paling penting pemerintah harus menjelaskan secara mendalam soal kebijakan efisiensi anggaran. Sehingga tidak membuat keresahan berkepanjangan.
“Tidak ada yang boleh mengatakan ini (kebijakan efisiensi anggaran) salah, yang dilakukan pak Prabowo juga benar, tapi harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan dan target kapan stabil situasi ini,” imbuh Mahfud MD.
Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Total penghematan anggaran negara ditargetkan sebesar Rp306,69 triliun. (dan)
