INDOPOSCO.ID – Ahli hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Radian Salman mengatakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diarahkan pada penguatan penegakan hukum yang bisa mewujudkan kebenaran materiil dan formil untuk mewujudkan keadilan.
“Harus ada prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system),” kata Radian seperti dilansir Antara, Selasa (28/1/2025).
Ia menjelaskan diferensiasi fungsional menekankan pemisahan yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga.
“Ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007,” katanya.
Radian menuturkan jika RUU KUHAP Pasal 111 ayat 2, Pasal 12 ayat 11, Pasal 6 hingga Pasal 30 b disahkan maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Ini tentu berpotensi tidak adanya batasan yang jelas antara jaksa dan polisi.
Hal ini membuat terjadinya dualisme prosedur penyelidikan karena baik polisi maupun jaksa sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelidiki.
Radian juga menambahkan bahwa integrated criminal justice system menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan secara vertikal dan horisontal.
“Khususnya pada pengawasan secara horisontal ini dapat terjadi apabila kewenangan antara lembaga seimbang dan tidak mendominasi satu sama lain,” katanya.
Ia berpesan reformasi KUHAP dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antar-subsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.
“Sinergi ini merupakan fondasi dari sistem peradilan pidana yang kuat dan kredibel. KUHAP harus menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi ini, bukan malah menciptakan konflik kewenangan baru,” katanya. (wib)
