INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal mengingatkan, Kementerian/Lembaga tetap maksimal mengimplementasikan program-program kebijakan yang sudah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Meski ada kebijakan penghematan anggaran.
“Yang penting output (kinerja) K/L jangan turun. Target-target capaian kan tetap kita tuntut,” kata Hekal dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (28/1/2025).
Sebanyak 16 pos belanja yang ada di kementerian/lembaga (K/L) akan dipangkas untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di antaranya ialah alat tulis kantor (ATK), efisiensi sebesar 90,0 persen. Kegiatan seremonial, efisiensi sebesar 56,9 persen.
Hal tersebut seharusnya dapat memanfaatkan teknologi digital, sehingga tak menelan anggaran terlalu besar. “Yang diminta potong kan yang inefisien (kegiatan yang bersifat seremonial), seperti perjalanan dinas yang kurang penting serta seremoni-seremoni yang sebenarnya bisa memanfaatkan teknologi,” ujar Hekal.
Ia berpandangan, kebijakan penghematan anggaran lebih dimaksudkan agar kualitas belanja negara lebih terukur dan efisien.
“Tentu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kan kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja. Ini (penghematan anggaran negara) wujud nyata ke arah situ. Dana akan difokuskan untuk berbagai proyek andalan Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto mengintruksikan kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran. Kebijakan tersebut tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD tahun anggaran 2025. (dan)
