INDOPOSCO.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn JH Malonda menyampaikan berbagai pandangan strategis tentang tantangan dan gagasan peningkatan kualitas pemilu. Salah satunya adalah pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
“Pemilu dan pemilihan sebaiknya dipisah, pelaksanaannya. Jujur saja, melaksanakan keduanya secara bersamaan sangat berat, baik dari sisi teknis maupun pengawasan,” ungkapnya saat membuka dan memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi Keorganisasian Pengawas Pemilu dengan Stakeholder Pemilu di Manado, Kamis (19/11/2024).
Ia mengusulkan agar tahapan pemilu yang saat ini berdurasi 20 bulan diperpanjang menjadi 30-36 bulan. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas bagi berbagai proses penting, seperti verifikasi partai politik, pembagian daerah pemilihan (dapil), dan penyusunan daftar pemilih.
“Verifikasi partai politik sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum keputusan final, sehingga partai dapat mempersiapkan pengkaderan dengan matang. Begitu juga dengan pembagian dapil, perlu dilakukan lebih awal untuk menghindari potensi intervensi politik praktis,” terang Herwyn.
Selain itu, Herwyn menyoroti pentingnya memastikan validitas daftar pemilih. “Tahapan pengumpulan data pemilih harus dimulai lebih awal. Dengan begitu, kita bisa memastikan daftar pemilih yang benar-benar valid,” tambahnya.
Herwyn mengungkapkan bahwa Bawaslu akan mengusulkan berbagai masukan kepada penyusun undang-undang pemilu yang masuk dalam Pembahasan penyusunan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Tahun 2025. Masukan tersebut akan mencakup rancangan penyelenggaraan pemilu 2029 dan perbaikan sistem pengawasan pemilu ke depan.
“Ini adalah wacana besar Bawaslu untuk melibatkan diri dalam penyusunan kebijakan strategis. Harapannya, penyelenggaraan pemilu mendatang bisa lebih baik dan responsif terhadap dinamika yang ada,” kata Herwyn.
Rapat evaluasi ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow Bawaslu yang berlangsung di berbagai daerah. Selain membahas strategi keorganisasian, roadshow ini juga menjadi ajang memperkenalkan peran, tantangan, dan dinamika yang dihadapi Bawaslu, sekaligus menanggapi berbagai kritik serta masukan dari masyarakat.
“Dengan forum seperti ini, kita bisa saling bertukar pandangan, menerima kritik, dan mencatat berbagai evaluasi. Ini adalah komitmen kami untuk terus meningkatkan kinerja demi demokrasi yang lebih baik,” tutup Herwyn.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pemilu, termasuk perwakilan partai politik, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil, yang bersama-sama mendiskusikan langkah strategis untuk mewujudkan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. (dil)
