INDOPOSCO.ID – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menyadari, penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) membutuhkan bantuan banyak pihak. Mulai lintas kementerian, masyarakat hingga serikat pekerja migran Indonesia.
“Pekerjaan-pekerjaan ini tidak boleh hanya diurusi oleh Kementerian P2MI. Sehingga harus bergandengan tangan dengan semua pihak,” kata Karding usai bertemu dengan Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Ia menerima banyak pandangan dari SBMI tentang persoalan, yang dihadapi para pekerja migran Indonesia. Pihaknya berupaya menghadirkan solusi untuk mereka.
“Tentu ada banyak masalah, tapi juga ada sama-sama solusi di dalamnya,” ucap Karding.
Mengingat instansi yang dipimpinnya baru berubah menjadi kementerian, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karenanya dibutuhkan koordinasi lintas lembaga dan serikat pekerja PMI. “Mudah-mudahan ini menjadi kerja sama yang baik,” tutur Karding.
Ia meminta, Ketua Umum Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno melaporkan permasalahan yang ditemui di lapangan. Termasuk soal lembaga pelatihan kerja (LPL) yang menyalahi prosedur.
“Saya minta kepada Mas Hariyanto sebagai aktivis kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-perorang yang nakal selama ini langsung kasih ke saya,” pesan Karding.
“Supaya saya bisa, ada langkah-langkah yang cepat dalam menangani masalah,” tambahnya.
Ketua SBMI Hariyanto mengeluhkan masih buruknya tata kelola soal PMI, yang telah terjadi menahun. Belum lagi tumpang tindih regulasi.
“Buruknya tata kelola, yang dimaksud ada penempatan (pekerja migran) dan perlindungan. Ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah,” tutur Hariyanto dalam kesempatan yang sama.
Ia menginginkan, kementerian baru tersebut memiliki komitmen mampu mengakomodir semua sektor pekerja migran Indonesia. Serta lebih gampang mengurus pemberangkatan PMI. (dan)
