INDOPOSCO.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Menurutnya, meskipun Pemprov DKI Jakarta telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), langkah konkret tetap diperlukan untuk menyelesaikan seluruh catatan yang diberikan oleh BPK.
“Temuan penting hasil kajian BPK selama berbulan-bulan ini segera kami tindaklanjuti untuk perbaikan,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari INDOPOS.CO.ID, Rabu (30/10/2024).
Politisi senior PKS ini juga menjelaskan bahwa BPK telah memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran terus meningkat.
“Setiap tahun kinerja DKI diaudit oleh BPK. Hari ini, kami membangun komunikasi harmonis demi menjalankan amanah ini dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPK DKI Jakarta, Ayub Amali, menyatakan bahwa BPK akan berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat pengelolaan dan akuntabilitas keuangan Pemprov DKI Jakarta.
“Kami optimistis pengawasan dari DPRD akan meningkatkan sinergi antara BPK dan Pemprov DKI, memastikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Harapannya, komunikasi antara BPK dan DPRD terus membaik demi sinergi yang lebih optimal,” tambahnya.
Sebagai informasi, beberapa temuan BPK yang menjadi sorotan meliputi efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan, dan pengelolaan aset yang memerlukan perbaikan.
DPRD DKI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri aset-aset Pemprov DKI dan menyusun rencana aksi terukur guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalisir di tahun anggaran mendatang. (fer)
