INDOPOSCO.ID – Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyoroti nasib pedagang kaki lima di Kawasan Wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, yang dinilai merenggut hak-hak mereka sebagai warga setempat.
“Perubahan dalam tata kelola juga harus disampaikan dengan cara yang baik, tanpa menggunakan kekerasan atau intimidasi,” katanya dikonfirmasi INDOPOS.CO.ID pada Kamis (17/10/2024).
“Program penataan PKL di kawasan Wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara harus bertujuan untuk kebaikan bersama bukan kebaikan sepihak,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kata Anis, manajemen ancol harus melakukan pendekatan yang baik ke seluruh PKL khusus di Kawasan Wisata Ancol.
“Kebijakan yang diambil harus bersifat partisipatif, dengan melibatkan pedagang dalam sosialisasi dan pengumpulan masukan,” ujarnya.
Aktivis HAM ini pun mendesak manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol berkontribusi dalam kesejahteraan PKL yang tergabung dalam ormas FBR, yang merupakan warga setempat.
Selain itu, Anis menegaskan bahwa keberadaan PKL dijamin oleh undang-undang dan aturan gubernur DKI Jakarta, tanpa mengkonfrontasi mereka dengan aparat.
“Para PKL berhak atas kesejahteraan, sehingga pemerintah perlu mengedepankan dialog yang konstruktif, bukan satu arah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritisi program penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, yang dianggap sepihak oleh para PKL yang tergabung dalam organisasi masyarakat Forum Betawi Rempug (FBR).
“Program penataan dilakukan dengan banyak mendengar pelaku UMKM. Jangan ada udang dibalik batu. Apalagi ada modal besar yang ingin masuk,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID Rabu (16/10/2024).
Ia juga menyoroti keberadaan Aparat Penegak Hukum (APH) yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan di Ancol, yang melakukan konfrontasi terhadap PKL.
Ia pun menenkankan, seharusnya, APH berperan untuk mengawal kepentingan masyarakat kecil.
“Semua aparat mesti membela rakyat,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jakarta ini juga mendorong para pelaku UMKM yang merasa dirugikan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melapor ke DPR RI dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Saya minta semua pelaku UMKM lapor ke kami di legislatif atau NGO yang pro dan ke media jika diperlalukan tdk adil. Apalagi intimidasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Ariyadi Ecko Nugroho, membenarkan adanya para aparat dikawasan yang berhadapan langsung dengan para PKL di kawasan wisata ancol.
“Pada dasarnya Ancol selalu berkoordinasi dengan APH Dan keberadaannya juga memang selalu ada di dalam kawasan wisata, area Ancol ini Masih merupakan area kerja mereka,” ucapnya. (fer)
