• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

BKKBN Usulkan Jadi Kementerian Efek Penurunan Kemiskinan Stagnan

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Senin, 30 September 2024 - 15:21
in Nasional
Acara 'Ngobrol Bareng Media: Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan, Mencari Solusi Untuk Pemimpin Baru' di Jakarta, Jumat (27/9/2024). Foto: Ist

Acara 'Ngobrol Bareng Media: Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan, Mencari Solusi Untuk Pemimpin Baru' di Jakarta, Jumat (27/9/2024). Foto: Ist

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Program Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan mengusulkan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian yang menangani persoalan kependudukan dan kemiskinan.

Hal ini mengingat kedua permasalahan tersebut harus ditangani melalui satu pintu, yaitu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BacaJuga:

Tak Hanya Nutrisi, DPR Sebut Program MBG Harus Perkuat Ekonomi Lokal

Kolaborasi Lintas Kementerian Perkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Strategi Pembangunan Nasional

Cerita Bahlil Sempat Susah Tidur saat Cadangan LPG RI Menipis di Bawah 10 Hari

“Nama kementerian itu bisa saja Kementerian Kependudukan/BKKBN,” ujar Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA dari Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan pada acara ‘Ngobrol Bareng Media: Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan, Mencari Solusi Untuk Pemimpin Baru’, Jumat (27/9/2024) di Jakarta.

Lalu Sudarmadi mengklaim bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang diketahuinya selalu memberikan perhatian sangat besar terhadap masalah kemiskinan. “Beliau selalu bicara soal kemiskinan di sejumlah pertemuan. Termasuk ketika berada di Singapura dan Doha,” ungkap Lalu Sudarmadi.

Menurut Lalu Sudarmadi, selama ini penanganan kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah yang berkuasa. Ditandai jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang menangani bertambah. Termasuk alokasi anggarannya.

“Namun, setiap lima tahun (saat pemerintahan berganti) angka kemiskinan stagnan di angka 25-35 juta jiwa,” ungkap Lalu Sudarmadi yang juga mantan Sekretaris Utama BKKBN dan Pengamat Sosial Kemasyarakatan.

Ia juga menyorot program percepatan penurunan stunting, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 30 triliun. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk 18 K/L. Efektifitas intervensinya pun dipertanyakan mengingat ditangani begitu banyak K/L.

“Pengelolaan penanganan kemiskinan dan pencegahan stunting perlu ditata. Apalagi kementerian punya ego sektoral. Sebaiknya penanganannya melalui satu pintu,” ujar Lalu Sudarmadi menyarankan.

Ia juga mengingatkan agar penanganan kemiskinan yang ditargetkan turun menjadi 15 juta jiwa dilakukan secepat mungkin. “Pak Prabowo mungkin ingin tidak usah belajar lagi. Langsung gaspol. Kalau dibentuk lembaga baru butuh waktu untuk ‘tune in’, operasional,” ujar Lalu.

Untuk bisa satu ‘frame’ pemikiran dengan calon presiden Prabowo, Lalu Sudarmadi menekankan, “Jangan buat lembaga baru tapi lebih baik transformasi ke lembaga yang ada. Ditambah saja fungsinya. Jadi, satu lembaga saja yang bertanggungjawab. Lembaga yang dekat untuk itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).”

Menurut Lalu Sudarmadi, BKKBN memiliki ‘track record’ yang cukup baik, memiliki data mikro yang diakui paling bagus. Ada petugas penyuluh lapangan yang tersebar di pelosok tanah air. Sementara resources-nya tertuju pada satu target dan sasaran, yaitu keluarga.

Agar pengentasan kemiskinan berjalan optimal dan cepat, menurut Lalu Sudarmadi, “Pemerintah harus berani ‘out of the box’.” Ia juga meminta Presiden agar masalah kemiskinan dan kependudukan dipantau terus. “Fasenya sekarang bahagia sejahtera, setelah Total Fertility Rate (TFR) 2.1 sudah dicapai,” tambahnya.

Sementara Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, Informasi (Adpin) BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, mengatakan bahwa isu kemiskinan menjadi prioritas yang harus segera ditangani dan lebih fokus. BKKBN sendiri tengah mempersiapkan kebijakan strategis yang baru. “Tinggal kesepakatan dan finalisasi,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, kependudukan dan kemiskinan sejak awal menjadi isu besar. Apakah di periode 2025-2029 menjadi isu strategis? “Itu tantangan tersendiri,” ucap Teguh., seraya menandaskan bahwa negara dengan populasi penduduk 270 juta jiwa ini berharap bisa hidup ayem tentrem sejahtera.

Untuk mewujudkan hal itu, Teguh mengatakan masih dibutuhkan “political will” dari pemerintah, meski sesungguhnya pemerintah sudah berusaha keras menurunkan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“BKKBN sendiri sebagai K/L patuh melaksanakan UU dan kebijakan yang disepakati oleh pemerintah saat ini. Apapun BKKBN akan menjalankan fungsi yang dimandatkan,” tandas Teguh.

Ia juga menambahkan bahwa media massa memiliki kekuatan luar biasa dalam mendukumg implementasi kebijakan kependudukan. “Capaian kinerja BKKBN saat ini kontribusi besar dari rekan-rekan media,” ujar Teguh. (ibs)

Tags: bkkbnKementerian Kependudukankemiskinan

Berita Terkait.

Uya-Kuya
Nasional

Tak Hanya Nutrisi, DPR Sebut Program MBG Harus Perkuat Ekonomi Lokal

Kamis, 9 April 2026 - 05:39
Dialog-Nasional
Nasional

Kolaborasi Lintas Kementerian Perkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Strategi Pembangunan Nasional

Kamis, 9 April 2026 - 04:18
Bahlil
Nasional

Cerita Bahlil Sempat Susah Tidur saat Cadangan LPG RI Menipis di Bawah 10 Hari

Kamis, 9 April 2026 - 03:07
Kemenko-PMK
Nasional

Kemenko PMK Perkuat Sinergi Revisi UU Perfilman untuk Dorong Ekosistem Budaya dan Ekonomi Kreatif

Kamis, 9 April 2026 - 02:26
Teuku-Riefky-Harsya
Nasional

Kementerian Ekraf dan OJK Luncurkan Infinity Accelerator, Dukung IP Jadi Aset Baru Lewat Blockchain

Rabu, 8 April 2026 - 23:03
Foto-Bersama
Nasional

Indonesia Prakarsai Bogor Action Plan untuk Percepatan Implementasi Ocean Accounting

Rabu, 8 April 2026 - 22:02

BERITA POPULER

  • Pemain-Persik

    Persik vs Persijap: Macan Putih Dapat Suntikan Tenaga dan Energi Tambahan

    1144 shares
    Share 458 Tweet 286
  • Update Banjir di Jakarta Hari Ini, BPBD: Genangan di 1 RT di Jakbar

    748 shares
    Share 299 Tweet 187
  • Prakiraan Cuaca, Hujan Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini

    745 shares
    Share 298 Tweet 186
  • Harga Avtur Melonjak hingga 80 Persen, DPR Minta Pemerintah Cegah Tiket Pesawat Ikut Terbang Tinggi

    665 shares
    Share 266 Tweet 166
  • Prabowo Direncanakan Hadiri Perayaan Paskah Nasional 2026 di Manado

    663 shares
    Share 265 Tweet 166
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.