INDOPOSCO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Acara yang berlangsung pada Kamis (19/9/2024) ini dihadiri oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mendagri Tito Karnavian.
Rakornas ini juga menjadi ajang untuk Gakkumdu Award 2024, yang memberikan penghargaan kepada Sentra Gakkumdu di seluruh Indonesia atas kontribusi mereka dalam menangani berbagai permasalahan tindak pidana pemilu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam sambutannya menekankan bahwa acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha keras dan dedikasi anggota Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pemilu.
“Rapat Koordinasi Nasional Gakkumdu Award ini adalah bentuk penghargaan terhadap jerih payah, keringat, dan juga kadang-kadang air mata dari teman-teman Sentra Gakkumdu, terhadap berbagai permasalahan tindak pidana atau dugaan-dugaan tindak pidana yang terjadi pada pemilu tahun 2024,” ujar Rahmat Bagja.
Acara ini dihadiri oleh 5.735 unsur pengawas pemilu, terdiri dari komisioner dan staf Bawaslu, serta 3.441 unsur Kepolisian dan 3.441 unsur Kejaksaan. Rahmat Bagja juga menyampaikan bahwa hingga 6 Maret 2024, terdapat 65 putusan tindak pidana pemilu yang merupakan hasil sinergi Gakkumdu, dengan 10 kriteria tindak pidana yang berhasil dibuktikan.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam Sentra Gakkumdu. “Terdapat tiga spektrum kolaborasi di Sentra Gakkumdu yang perlu dijaga: kolaborasi internal antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian; kolaborasi vertikal antara Sentra Gakkumdu Pusat dan Daerah; serta kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” katanya.
Hadi juga menekankan bahwa kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan tindak pidana pemilu. “Dalam forum ini saya dapat menyatakan bahwa tiga hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik,” tutup Hadi.
Acara Rakornas dan Gakkumdu Award 2024 ini menunjukkan komitmen semua pihak dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilihan umum di Indonesia. (dil)
